ENEWS, MAKASSAR •• Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Unismuh Satu menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Indonesia di Persimpangan Jalan: Rebut Kembali kedaulatan” di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Kamis 28 Agustus 2028.
Pengunjuk rasa membawa beberapa tuntutan yaitu;
1. Menolak kenikan gaji dan tunjangan anggota DPR;
2. Reformasi Agraria;
3. Evaluasi Program MBG;
4. Evaluasi RKUHAP;
5. Tolak kenaikan pajak PBB dan Kebijakan Kompensasi.
Ajeng, selaku jendral lapangan memaparkan bahwa tujuan aksi unjuk rasa tersebut untuk menyambung keresahan masyarakat yang makin menderita akan kebijakan yang diambil oleh pemerintah terhususnya anggota DPR.
“Kami berharap agar suara-suara rakyat bisa direalisasikan dan memberikan kembali kedaulatan serta kesejahteraan yang sangat langka kita temukan hari ini,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Muh Hasby Assidiq selaku penanggung jawab aksi sekaligus Presiden Mahasiswa Unismuh Makassar menekankan terkait persoalan kenaikan gaji dan tunjangan DPR yang menjadi masalah urgen saat ini.
“Diketahui bersama bahwa anggaran tersebut berseumber dari pajak rakyat. Alih-alih dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat, pemerintah justru menaikkan gaji wakil rakyat yang sebelumnya dianggap sudah lebih dari cukup,” tuturnya.
Ia menegaskan, pemerintah harusnya mampu melihat kondisi masyarakat secara holistik bukan malah lari dari kenyataan dan membiarkan masyarakat menderita dengan berbagai kebijakan yang hadir.
“Kami meminta agar anggota DPR menyampaikan pernyataan sikapnya untuk mengevaluasi segala kebijakan yang tidak pro terhadap masyarakat dan menolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR,” ucapnya.
Para pengunjuk rasa ditemui langsung oleh salah seorang anggota DPRD Sulsel dari Komisi E fraksi Nasdem, Mahmud.
Terlihat Mahmud duduk bersama pengunjuk rasa membahas bersama tuntutan-tuntutan tersebut.
“DPRD Sulsel berkomitmen untuk menolak kenaikan tunjangan dan gaji anggota DPR serta akan menindak lanjuti segala tuntutan yang disampaikan Aliansi Unismuh Satu melalui rapat bersama pimpinan dan komisi terkait,” tandas Mahmud.
Jurnalis: Ikbal Tehuayo
