ENEWS, POLMAN ••》Belanja daerah Polewali Mandar dalam Perubahan APBD 2026 melonjak Rp115,9 miliar, jauh lebih besar dibanding kenaikan pendapatan yang hanya Rp92,38 miliar.
Kondisi itu membuat postur anggaran daerah berubah menjadi defisit Rp23,51 miliar.
Perubahan KUA dan PPAS APBD 2026 disepakati Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Polman dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (31/8/2026).
Dalam postur terbaru, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp1,625 triliun, sedangkan belanja naik menjadi Rp1,648 triliun.
Selisih antara pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan defisit Rp23,51 miliar.
Defisit kemudian ditutup menggunakan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp23,51 miliar.
Dengan skema tersebut, pembiayaan netto menutup seluruh defisit dan sisa anggaran menjadi nihil.
Di sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp342,44 miliar. Sementara pendapatan transfer masih mendominasi dengan nilai Rp1,280 triliun.
Besarnya ketergantungan terhadap transfer menjadi perhatian DPRD. Badan Anggaran DPRD melalui juru bicara M. Syarwan Nur Hasan meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan transfer, tetapi memperkuat penggalian sumber-sumber PAD.
DPRD juga menekankan prinsip money follow program dan value for money. Artinya, setiap kenaikan belanja harus memiliki program yang jelas dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Bupati Polman Samsul Mahmud mengatakan perubahan anggaran harus menjadi instrumen untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi fiskal terkini tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.
“Perubahan anggaran ini harus ditempatkan sebagai instrumen untuk menyesuaikan kebijakan dan alokasi anggaran dengan kondisi fiskal terkini,” tegas Samsul.
Bupati selanjutnya memerintahkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyiapkan Rancangan Perubahan APBD 2026 untuk disahkan paling lambat pekan kedua September.
Dengan belanja yang meningkat lebih besar daripada pendapatan, perhatian kini tertuju pada efektivitas penggunaannya.
Kenaikan belanja Rp115,9 miliar bukan sekadar angka dalam APBD. Pemerintah dituntut membuktikan bahwa tambahan anggaran tersebut benar-benar berujung pada peningkatan pelayanan, pertumbuhan ekonomi dan manfaat langsung bagi masyarakat Polman.
Jurnalis: Hasbi Waluyo
