ENEWSINDONESIA.COM, BONE ▪︎ Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 tinggal menghitung hari. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang disebut-sebut sebagai garda terdepan dalam mendukung suksesnya pelaksanaan pemilu pun sedianya harus siap mental, fisik maupun dukungan penuh dari Komisi Pemelihan Umum (KPU), PPK hingga PPS.
Naasnya, sebanyak 15.890 KPPS dari 3.260 TPS se-Kabupaten Bone yang telah dilantik secara serentak nasional, malah galau karena dibebani beberapa hal yang membingungkan tanpa kejelasan.
“Kami sudah dibimtek seharian full, info beredar ada uang transport. Tapi kami malah pulang dengan tangan kosong. Malah uang yang belum kelihatan itu pun sudah mau dipotong untuk baju seragam warna abu-abu,” keluh Sul salah seorang anggota KPPS kepada enewsindonesia.com, Senin (29/1/2024).
Lebih lanjut kata Sul, ada juga arahan untuk menggunakan stempel agar mempermudah pengisian form surat suara bagi anggota KPPS.
“Pakai stempel memang mempermudah, tapi masa kami anggota KPPS lagi yang diminta patungan untuk biaya pembuatan stempel, ” tambahnya.
Bukan hanya itu, anggota KPPS lain, Siti juga mempertanyakan adanya aturan bagi tiap TPS menyiapkan mesin print yang dilengkapi Fotocopy dan Scan.
“Kalau di kota mungkin bisa dapat, tapi kalau TPS yang dipelosok kampung?, lagian kalau ada yang punya apa mau dia pinjamkan begitu saja, ” curhat Siti.
Menurut ibu rumah tangga ini, harusnya KPU melalui PPK dan PPS memberi penjelasan lebih awal mengenai RAB atau dana operasional KPPS agar tidak ‘bocor‘ kelak kemana-mana.
“Jangan hanya dibimtek dijelaskan tugas-tugasnya yang banyak tetapi dijelaskan juga mengenai dana operasional. Ini kan era transparansi. Biar kami juga bisa menjalankan tugas dengan hati tenang, ” ujarnya.
Pembuatan TPS juga menjadi beban lain dari KPPS apalagi jumlah lembaran formulir hasil penghitungan suara seyogyanya dipasang semua secara berderet.
“Dana operasional pembuatan TPS kami harapkan bisa cair cepat. Jangan seperti dana Bimtek. Takutnya nanti cair sesudah pemilu, manrasai tu (hancur/berantakan/sial. Red) KPPS e kasi’na (kasihan), ” kata Adi anggota KPPS yang lain.
Ketua KPU Kabupaten Bone, Yusran Tajuddin yang dikonfirmasi enewsindonesia.com melalui sambungan telepon terkait keluhan anggota KPPS membenarkan jika dana Bimtek memang ada tetapi terlambat diserahkan.
“Dana Bimtek memang ada Rp150 ribu juga pelantikan Rp150 ribu. Memang belum diberikan tapi bakalan cair itu, ” tegasnya.
Mengenai pengadaan baju seragam, Yusran juga menegaskan bahwa tidak ada regulasi untuk hal itu.
“Tidak ada diatur itu. Tergantung kesepakatan internal masing-masing,” jelasnya.
Lebih lanjut Ketua KPU ini juga menjelaskan mengenai penyediaan mesin print sekaligus mesin fotocopy dan scan yang memang diatur dalam.RAB.
“Kalau itu ada regulasinya dan ada uang sewanya dalam RAB. Mesin fotocopy itu bisa dipindahkan dari TPS 1 ke TPS 2 misalnya, ” bebernya.
Begitu pula dengan dana operasional pembuatan TPS ditegaskan Yusran bakal cair.
“Bakalan cair semua itu,” ungkapnya.
Hanya saja Yusran mengakui jika pihaknya kesulitan dalam hal anggaran.
“Ini kan barusan Pemilu diselenggarakan pada Februari yang merupakan awal tahun sehingga agak terkendala pada sistem keuangan, ” pungkasnya.
