Alumni SKPP Kabupaten Bone Koordinasi ke Bawaslu Bahas Ini

ENEWSINDONESIA.COM, BONE – Menindaklanjuti Rancangan Tindak Lanjut (RTL) setelah launching Gerakan Sadar Demokrasi (Garasi) di Kota Makassar pada tanggal 23-24 September 2022 lalu, alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Kabupaten Bone yang diwakili oleh Andi Geerhand melakukan koordinasi dengan pimpinan Bawaslu Kabupaten Bone.

Koordinasi tersebut terkait rencana program kerja yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober mendatang di kantor Bawaslu Bone, Jalan Langsat, Rabu (28/9/2022).



Hal ini disambut baik oleh Pimpinan Bawaslu Kabupaten Bone, Alwi, S.E. dan Dr. Hj. Ernida Mahmud untuk memberikan arahan dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan kedepannya nanti.

Sebagaimana yang disampaikan oleh A.L. Arumahi, pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dalam sambutannya ketika membuka kegiatan Sosialisasi Pengawasam Partisipatif di Hotel Horison Makassar Kemarin.

Arumahi menaruh harapan besar dengan hadirnya Garasi ini, alumni SKPP dapat menjadi penggerak untuk kegiatan pengawasan partisipatif bersama Bawaslu dan mitral lainnya.

Geerhand pun menyampaikan bahwa Gerakan Sadar Demokrasi (Garasi) ini kedepannya diharapkan dapat menjadi ruang akselerasi bagi seluruh kader SKPP dalam memberikan kontribusi terkait peningkatan kepemiluan dan demokrasi di Kabupaten Bone, khususnya terkait dengan pengawasan partisipatif di kalangan masyarakat.

“Kita telah memasuki era di mana permasalahan demokrasi yang kita hadapi saat ini menjadi semakin kompleks,” kata Geerhand.

Dia melanjutkan, untuk itu dibutuhkan semangat dari kaum muda untuk menghadirkan ruang-ruang dialektis dan edukasi bagi masyarakat terkait peningkatan pemahaman kepemiluan, apalagi untuk pemilih pemula yang diperkirakan kuantitasnya akan melonjak karena bonus demografi nantinya.

Dia berharap semoga dengan hadirnya Garasi ini, segala hal yang berkaitan dengan pelanggaran dalam Pesta Demokrasi kedepannya nanti dapat senantiasa diminimalisir untuk mewujudkan pelaksanaan serta hasil dari Pemilu dan pemilihan yang berintegritas. (*)





Tinggalkan Balasan