ENEWSINDONESIA.COM, MAJENE – Puluhan mahasiswa yang tergabung dari 25 organisasi dan menamai dirinya Aliansi Organda Bersatu memadati halaman kantor Bupati Majene, Sulawesi Barat untuk menyampaikan aspirasinya.
25 organisasi tersebut adalah: Ikatan Mahasiswa Pasangkayu, Ikatan Mahasiswa Mamuju Tengah, Perhimpunan Pelajar Mahasiswa Mamuju, Solidaritas Perjuangan Mahasiswa Malunda, Ikatan Mahasiswa Kalukku Majene, Perhimpunan Mahasiswa Tapalang, Persatuan Mahasiswa Pitu Ulunna Saku Majene, Persatuan Mahasiswa Mamasa, Ikatan Keluarga Mahasiswa Masserengpulu, Himpunan Mahasiswa Malunda, Himpunan Pemuda Mahasiswa Alu, Perhimpunan Mahasiswa Tutar, Ikatan Pemuda Mahasiswa Mehalaan, Ikatan Mahasiswa Tinambung, Persatuan Mahasiswa Toli Toli, Ikatan Mahasiswa Pitu Ulunna Salu, Ikatan Keluarga Mahasiswa Sesenapadang, Gerakan Mahasiswa Rantebulaha Timur, Persatuan Mahasiswa Limboro, Lingkar Mahasiswa Tapango, Himpunan Pergerakan Mahasiswa Campalagian, Ikatan Pemuda Kecamatan Mambi, Gerakan Pelajar dan Mahasiswa Kecamatan Aralle, dan Ikatan Mahasiswa Kalumpang Bonehau Kabupaten Majene yang dikawal ketat oleh aparat kepolisian dari Polres Majene pada hari Senin, 23 Mei 2022 sekitar jam 12 siang disaksikan para ASN pemerintah Kabupaten Majene.
Adapun isi tuntutan yang dilayangkan Aliansi Organda Bersatu adalah
1. Pencopotan kepala dinas pendidikan Kabupaten Majene dan Ketua Dewan Pendidikan
2. Percepatan proses pembangunan infrastruktur jalan kampus Unsulbar
3. Memperjelas status lahan pendidikan Stain Majene
4. Mempercepat proses penyelesaian masalah kampus, dengan pembangunan gedung walet ilegal di Kabupaten Majene.
Menurut para pengunjuk rasa, bahwa ada pernyataan yang dilontarkan Ketua Dewan Pendidikan dan Kepala Satpol PP Majene yang dimuat di salah satu Media Online, satu bulan lalu dianggap mencederai nama baik Organda dan juga memicu konflik.
Aksi tersebut mengakibatkan kemacetan karena massa aksi menutup akses dengan truck yang diberhentikan oleh pengunjuk rasa yang saat itu sedang melintas dan menjadikan truck tersebut sebagai panggung aspirasi.
Salah satu massa aksi yang coba di konfirmasi oleh pihak media enewsindonesia.com Fauzan Azima mengatakan bahwa salah satu alasan digelarnya aksi tersebut adalah karena adanya pernyataan yang dilontarkan Ketua Dewan Pendidikan Majene dan Kasatpol PP Majene yang menyatakan bahwa terdapat organda di Kabupaten Majene yang meresahkan, hanya turun kejalan untuk meminta – minta.
“Padahal kegiatan yang dilakukan teman – teman organda hampir 80% adalah kegiatan yang sangat bermanfaat untuk masyarakat dan alasan kami turun kejalan adalah alasan kemanusiaan dan panggilan jiwa untuk membantu sesama manusia. Seluruh dana yang didapatkan langsung diberikan pada korban – korban yang membutuhkan sesuai dengan aksi yang di lakukan,” ungkap Fauzan Azima.
Fauzan menambahkan, pernyataan mereka ini tidak berdasarkan data dan mereka tidak pernah turun ke jalan untuk melihat program – program apa yang dilakukan oleh teman – teman organda.
Kepala Satpol PP Kabupaten Majene Zaenal Arifin saat konfirmasi Enewsindonesia.com membantah pernah menyinggung mahasiswa organda. Dia menyebut bahwa yang dia maksud adalah Gepeng itu Gelandangan Pengemis. Tetapi dirinya tetap meminta maaf jika menurut mahasiswa dirinya bersalah.
“Saya tidak pernah menyinggung adek – adek mahasiswa organda. Yang saya maksud itu adalah para gelandangan pengemis yang meresahkan masyarakat. Tapi kalau memang saya dianggap salah, saya tetap meminta maaf,” ucap Zainal Arifin.
Sementara itu, Sekertaris Daerah Kabupaten Majene, Haji Ardiayansyah mengatakan bahwa pihaknya telah mengkonfirmasi lansung Kasatpol PP dan hawabannya tidak melakukan itu.
“Kemudian soal copot mencopot itu ada aturannya dan tertuang dalam PP 94 2021. Kecuali melanggar itu baru, dan ketika melakukan pelanggaran kode etik, itupun ada tahapan – tahapannya. Kita tidak dapat serta merta melakukan pencopotan tanpa berdasarkan aturan yang ditetapkan,” ujar Ardiansyah.
