ENEWS, BONE •• Dugaan praktik pemerasan yang melibatkan oknum penyidik Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Bone terus terkuak. Sejumlah keluarga terduga pelaku penyalahgunaan narkotika mengaku mengalami tekanan, mulai dari dugaan pemaksaan menggunakan pengacara tertentu hingga tawaran perubahan pasal perkara dengan imbalan sejumlah uang.
Hasil penelusuran ENews Indonesia menemukan adanya pola pengaduan yang relatif serupa dari beberapa keluarga terduga pelaku narkotika. Mereka mengaku tidak leluasa menentukan sendiri penasihat hukum yang akan mendampingi anggota keluarganya saat berhadapan dengan proses hukum.
Salah seorang sumber berinisial AD, istri seorang terduga pelaku penyalahgunaan narkotika, mengungkapkan bahwa dirinya pernah mengajukan permohonan agar suaminya didampingi pengacara dari lingkungan keluarganya sendiri.
Namun, menurut pengakuannya, permintaan tersebut justru mendapat penolakan keras dari oknum penyidik.
“Saya pernah mengajukan permohonan, Pak, saat suami saya ditahan. Saya bilang saya punya keluarga pengacara. Namun, oknum penyidik itu marah-marah. Harus pengacara itu (kemauan penyidik),” ungkap AD kepada ENews Indonesia, Selasa (10/11/2026).
Pengakuan tersebut mengindikasikan adanya dugaan intervensi terhadap hak keluarga untuk menentukan penasihat hukum.
Jika benar dilakukan dengan tekanan atau penyalahgunaan kewenangan, tindakan tersebut bukan sekadar persoalan teknis pendampingan hukum, melainkan berpotensi menjadi pelanggaran serius terhadap hak tersangka sebagaimana diatur pada Pasal 142 huruf b UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP: tersangka berhak memilih, menghubungi, dan mendapat pendampingan advokat dalam setiap pemeriksaan.
Lalu juga diatur pada Pasal 154 ayat (4) KUHAP: kewajiban menunjuk advokat atau pemberi bantuan hukum tidak berlaku apabila tersangka menyatakan menolak pendampingan tersebut dan penolakannya dibuat dalam berita acara.
Diduga Ada Tawaran Pengaturan Pasal
Persoalan yang lebih serius muncul ketika AD mengaku mendapat tawaran perubahan pasal perkara dengan syarat memberikan sejumlah uang.
Menurut AD, oknum penyidik tersebut menyampaikan bahwa perkara suaminya dapat diarahkan menjadi kasus penyalahgunaan narkotika untuk kategori pemakai apabila keluarga bersedia membayar sejumlah dana.
“Dia bilang, Pak, ini bisa diatur kalau mau pasal pemakai, bayar segini,” sebut AD.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu bagian penting yang perlu diuji melalui pemeriksaan aparat pengawas dan penegak hukum. Sebab, penentuan pasal dalam perkara narkotika semestinya didasarkan pada fakta hukum, alat bukti, hasil pemeriksaan, serta ketentuan perundang-undangan, bukan berdasarkan kesepakatan pembayaran dengan pihak tertentu.
Nama Pengacara Berulang dalam Pengaduan
Penelusuran ENews Indonesia juga menemukan bahwa nama pengacara yang disebut AD muncul dalam rekaman percakapan telepon milik sejumlah keluarga terduga pelaku penyalahgunaan narkotika lainnya.
Nama tersebut disebut berulang kali dalam pengaduan yang memiliki kemiripan pola. Sejumlah keluarga mengaku menggunakan jasa pengacara tersebut bukan atas pilihan bebas mereka, melainkan diduga karena adanya tekanan atau arahan dari oknum penyidik.
Kondisi ini memunculkan dugaan adanya hubungan atau kesepakatan tertentu antara oknum penyidik dengan pengacara bersangkutan dalam penanganan perkara narkotika.
Jika pola tersebut terbukti, persoalannya tidak lagi sebatas dugaan penyimpangan prosedur penanganan perkara. Ada kemungkinan penyalahgunaan kewenangan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau pihak lain.
Berpotensi Melanggar Hukum
Dugaan praktik tersebut berpotensi bersinggungan dengan sejumlah ketentuan hukum, antara lain:
1. Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan.
2. Pasal 12 huruf a dan/atau huruf b UU Tipikor, apabila ditemukan bukti penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan tindakan jabatan dan bertentangan dengan kewajibannya.
3. Ketentuan dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13 dan Pasal 14 mengenai tugas serta kewenangan kepolisian yang harus dijalankan sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
5. Ketentuan hak atas bantuan hukum dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang menjamin hak tersangka memperoleh bantuan hukum dan menentukan penasihat hukum sesuai ketentuan hukum acara pidana.
Apabila dugaan pemaksaan penggunaan pengacara terbukti disertai ancaman atau penyalahgunaan kewenangan, tindakan tersebut juga perlu diperiksa dari aspek pelanggaran etik dan disiplin profesi kepolisian.
Ujian bagi Pengawasan Internal Polri
Munculnya pengaduan dari sejumlah keluarga ini menjadi ujian bagi pengawasan internal Polri, khususnya Propam dan pengawas penyidikan.
Pemeriksaan tidak cukup hanya dengan meminta klarifikasi terhadap penyidik yang disebut. Perlu dilakukan penelusuran terhadap komunikasi antara penyidik dan pengacara, riwayat pendampingan perkara, dugaan permintaan uang, serta kemungkinan adanya aliran dana yang berkaitan dengan penanganan perkara narkotika.
ENews Indonesia juga membuka ruang konfirmasi dan hak jawab bagi Kapolres Bone, Kasat Resnarkoba, penyidik yang disebut dalam pengaduan, serta pengacara yang namanya muncul dalam rekaman percakapan. (Redaksi)
