ENEWS, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026). Keputusan tersebut menjadi perkembangan besar di tengah polemik dokumen pendidikan dan menguatnya tekanan politik di parlemen.
Sebelumnya, niat pengunduran diri Gibran terungkap setelah dirinya bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan adanya pembicaraan mengenai keinginan Gibran mundur dari jabatan wakil presiden.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan.
Prasetyo juga menegaskan Prabowo tidak menolak keinginan tersebut.
“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” ujarnya.
Menurut Prasetyo, dalam pertemuan selama sekitar 2,5 jam itu, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Sementara itu, Gibran sebelumnya mengungkapkan bahwa Prabowo memberikan sejumlah nasihat dan masukan terkait persoalan yang sedang dihadapinya.
“Presiden itu seperti bapak saya sendiri. Beliau banyak memberikan nasihat dan masukan terkait dinamika yang ada,” ujar Gibran.
Gibran juga menyampaikan bahwa salah satu saran Prabowo adalah tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
“Salah satunya, saya diminta untuk terus berjuang di PTUN dengan menunjukkan semua dokumen dari SD sampai S1,” katanya.
Perkembangan berikutnya muncul pada Kamis (12/11/2026), ketika Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR.
Sebelumnya, Ketua MPR Ahmad Muzani sempat mengaku belum mengetahui adanya surat pengunduran diri tersebut.
“Saya belum dengar, saya belum lihat. Dengar saja belum, apalagi lihat,” kata Muzani, Rabu (11/11/2026), sebagaimana dikutip Antara.
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi juga membenarkan kabar mengenai pengunduran diri Gibran. Saat dikonfirmasi awak media, ia memberikan jawaban singkat.
“Benar,” kata Budi Arie.
Di sisi lain, tekanan politik di DPR turut menguat. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik dokumen pendidikan Gibran.
Usulan tersebut melibatkan anggota dari Fraksi PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat.
Persoalan ini berawal dari polemik persyaratan pendidikan Gibran yang kembali mencuat setelah adanya putusan lembaga peradilan terkait dokumen penyetaraan pendidikan SMA yang digunakannya.
Dengan penyerahan surat pengunduran diri tersebut, MPR selanjutnya perlu membahas langkah konstitusional sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dinamika ini sekaligus menempatkan pemerintahan Prabowo Subianto dalam situasi politik yang menjadi perhatian publik, terutama terkait keberlanjutan jabatan wakil presiden dan mekanisme pengisian jabatan apabila pengunduran diri diproses secara resmi. (Redaksi)
