ENEWS, BONE — Tokoh pemuda Bone, Asmarjun, melontarkan kritik tajam terhadap penegakan hukum di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Ia mempertanyakan konsistensi aparat kepolisian dalam menangani kasus narkoba dan dugaan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dinilai belum menunjukkan hasil maksimal.
Menurut Asmarjun, penanganan sejumlah tindak pidana seperti penipuan, pencurian, dan penganiayaan relatif cepat berujung pada penangkapan terduga pelaku. Namun, kondisi berbeda justru terlihat dalam penanganan kasus narkoba dan dugaan penyelewengan BBM bersubsidi.
Ia menilai, sejumlah orang yang diduga terlibat dalam aktivitas tersebut masih dapat beraktivitas di tengah masyarakat. Situasi ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai keseriusan, transparansi, dan keberanian aparat dalam membongkar praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
“Kalau kasus penipuan, pencurian, dan penganiayaan cukup gampang diringkus polisi di Bone. Namun, terkait kasus narkoba dan penimbunan BBM bersubsidi justru terkesan sulit ditangani. Padahal, terduga pelakunya berkeliaran di sekitar kita,” ujar Asmarjun, Senin (2/11/2026).
Lebih jauh, ia mempertanyakan kemungkinan adanya praktik atur damai dalam penanganan perkara tertentu, termasuk dugaan keterlibatan oknum penegak hukum, baik dalam melindungi pihak-pihak yang diduga terlibat maupun kemungkinan keterlibatan secara langsung dalam aktivitas peredaran narkoba dan penyelewengan BBM bersubsidi.
Menurutnya, dugaan tersebut tidak boleh dibiarkan menjadi sekadar isu di tengah masyarakat. Aparat yang memiliki kewenangan harus memberikan penjelasan terbuka sekaligus memastikan setiap laporan dan informasi yang berkembang ditindaklanjuti secara profesional.
“Jangan sampai muncul kesan ada pihak-pihak tertentu yang kebal hukum. Kalau masyarakat kecil cepat diproses, sementara perkara narkoba dan penimbunan BBM bersubsidi terkesan sulit disentuh, tentu publik berhak mempertanyakan ada apa di balik semua ini,” tegasnya.
Asmarjun menilai, apabila benar terdapat praktik perlindungan, transaksi untuk menghentikan perkara, atau keterlibatan oknum aparat dalam kejahatan tersebut, persoalan itu bukan lagi sekadar kelemahan penegakan hukum, melainkan persoalan serius yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Ia pun mendesak agar dilakukan pengawasan dan pemeriksaan internal terhadap setiap dugaan penyimpangan, termasuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan yang melibatkan pihak-pihak tertentu.
Pemberantasan narkoba dan penyelewengan BBM bersubsidi, lanjutnya, tidak boleh berhenti pada penindakan terhadap pelaku lapangan. Aparat harus berani mengungkap aktor utama, jaringan distribusi, serta siapa pun yang terbukti memberikan perlindungan terhadap aktivitas ilegal tersebut.
Kini, publik menunggu transparansi dan langkah konkret kepolisian dalam menjawab berbagai pertanyaan tersebut. Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tidak cukup dibangun melalui keberhasilan menangkap pelaku kejahatan kecil, tetapi juga melalui keberanian mengungkap kejahatan yang diduga melibatkan jaringan dan pihak-pihak berkepentingan. (Redaksi)
