ENEWS, WAJO ••》Anggota DPRD Kabupaten Wajo, Amran, menyoroti sejumlah program pembangunan daerah saat menghadiri Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kantor Bapperida Wajo, Kamis (12/3/2026).
Dalam forum yang diikuti Dinas PUPR, Dinas Perkimta, Dinas Perhubungan, dan Dinas Lingkungan Hidup tersebut, legislator Partai Gelora itu menekankan pentingnya efektivitas dan transparansi dalam pelaksanaan program pemerintah.
Salah satu yang disorot Amran adalah sistem kuota desa dalam program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Ia menilai bantuan seharusnya diberikan berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat, bukan sekadar pembagian kuota wilayah.
“Pendekatan kuota per desa berpotensi menghambat pemerataan bagi warga yang benar-benar membutuhkan. Harus ada sinergi antara Dinas Sosial dan instansi terkait agar bantuan tepat sasaran,” ujar Amran.
Selain itu, Amran juga mengingatkan pengembang perumahan agar tidak menyerahkan aset kepada pemerintah daerah sebelum infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan diselesaikan sesuai standar.
Di sektor pertanian, ia mendorong percepatan pembangunan jaringan listrik ke kawasan persawahan.
Menurutnya, ketersediaan listrik di lahan produktif dapat menekan biaya operasional petani sekaligus meningkatkan hasil panen.
Amran juga menyoroti rendahnya realisasi retribusi parkir di Wajo yang dinilai belum optimal.
Ia memperkirakan potensi pendapatan parkir bisa mencapai Rp1 miliar per tahun, namun saat ini baru terealisasi ratusan juta rupiah.
Untuk mengatasi potensi kebocoran, ia mengusulkan pengawasan lebih ketat di titik parkir strategis serta pemanfaatan teknologi seperti CCTV dan sistem pemantauan digital.
Selain itu, Amran meminta pemerintah daerah lebih serius menangani persoalan sampah dengan menambah kontainer dan memperketat pengawasan terhadap lokasi pembuangan liar.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik sekaligus mendukung lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat. (Andi Ikbal)
