ENews, Polman •• Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Salim S Mengga angkat bicara soal polemik dugaan salah tangkap yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Polman saat melaksanakan pengamanan eksekusi di Dusun Palludai, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Camapalagian, Polewali Mandar, pada Kamis (3/7/2025) lalu.
Kepala Puskesmas (Kapus) Kecamatan Alu, Jamaluddin, yang juga merupakan Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Polman diduga menjadi korban salah tangkap. Ia mengalami kekerasan saat ditangkap yang mengakibatkan luka serius pada bagian kepala, hingga dilarikan ke rumah sakit dan menjalani operasi.
“Apa dia justru dianiaya ketika berada di Polres? Ini harus diusut tuntas. Jika benar, ini bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia (HAM),” ujar Wagub Sulbar, Sabtu 5 Juli 2025.
Ia juga menduga bahwa kemarahan oknum petugas bisa saja terjadi akibat adanya anggota polisi yang terluka dalam bentrok saat eksekusi lahan di Palludai.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kemarahan atau tindakan balasan di luar prosedur hukum adalah pelanggaran.
“Yang bersangkutan harus dijaga. Jangan sampai ada upaya dari oknum aparat yang mencoba memutarbalikkan fakta, seakan korban bagian dari kelompok yang menolak eksekusi lahan,” tegasnya.
Salim juga menambahkan, apabila nanti korban sudah pulih dan bisa memberikan keterangan, penting agar kesaksian itu didengar secara objektif.
“Kalau terbukti mengalami kekerasan, keluarga harus melapor ke Kompolnas dan Komnas HAM. Negara harus hadir dan menjamin keadilan bagi setiap warganya tanpa pandang bulu,” jelasnya.
Sementara, Kasi Humas Polres Polman yang dimintai keterangan terkait dugaan salah tangkap tersebut belum bersedia memberikan komentar.
(Hasbi Waluyo)
