ENEWSINDONESIA.COM, BONE ▪︎ Satuan Petugas (Satgas) Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan kembali menggelar aksi unjuk rasa terkait polemik penerimaan PPPK Damakar. Aksi unjuk rasa tersebut digelar di Kantor Bupati Bone, Jalan Ahmad Yani, Senin (5/2/2024).
Dalam aksi tersebut, Satgas Damkar Bone menumpahkan air dari armada damkar dan menyerahkan semua kunci armada ke pihak Panselda Bone.
“Libur……libur,” teriak para pengunjuk rasa.
Aksi tersebut akibat tak adanya tindak lanjut dan tak ada kejelasan sekaitan aspirasi mereka yang meminta hasil seleksi PPPK Damkar ditinjau ulang. Bahkan diduga kuat adanya permainan.
“Pemadam dirampok haknya. Kami tidak ingin kejadian ini terulang di kemudian hari. Jangan sampai setelah ini, teman-teman Satpol lagi yang dimainkan,” kata salah satu Satgas Damkar, Aan.
Menurutnya, Pj Bupati Bone tidak tegas dalam mengambil keputusan, bahkan menuding Pj Bupati Bone pembohong.
“Pj bupati jangan jadi pengecut. Temui kami. Pj bupati dan sekda mempermainkan kami dan membohongi kami. Pj bupati ini pembohong. Mohon maaf untuk masyarakat Bone, ketika kebakaran hubungi saja Panselda atau Pj Bupati atau Pj Sekda,” tegas Aan.
Diketahui, terdapat 20 honorer K2 yang notabene bukan dari instansi Damkar namun diloloskan (PPPK). Sementara ditegaskan di KepmenPAN-RB No. 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme seleksi PPPK untuk Jabatan fungsional TA 2023. Diktum kelima “setiap pelamar wajib memiliki pengalaman kerja dibidang kerja yg relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar.
“Ini yang kami pertanyakan dan minta penjelasan dari Panselda. Kenapa bisa ada yang diloloskan yang notabene tidak sesuai keahliannya. Tidak relevan dengan bidang kerjanya. Orang yang tidak punya pengalaman di Damkar diloloskan,” tegas Satgas Damkar lainnya, Wahyudi.
Wahyudi mengungkapkan, saat pertemuan dengan Pj Bupati Bone, A. Islamuddin yang dihadiri Plh Kepala BKPSDM Bone, Andi Tenriawaru, pihaknya dijanjikan bahwa proses penentuan lulus seleksi nantinya, berdasarkan perangkingan nilai. Baik K2 maupun maupun Satgas Damkar tidak ada prioritas.
“Sementara yang terjadi justru sebaliknya, ada teman-teman damkar yang nilainya sampai 600, tidak lolos. Sementara ada K2 yang hanya nilainya 300 diloloskan. Jadi buat apa ada seleksi,” tuturnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi 1 DPRD Bone dari Partai Gerindra, Fahri Rusli kembali mempertanyakan tindak lanjut polemik perekrutan PPPK Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone. Menurutnya pihak Pemda Bone lamban menangani hal tersebut.
“Keputusan Kemendagri melalui surat balasan yang kami terima sudah jelas dan regulasinya pun sudah dijelaskan dalam surat tersebut. Lantas apa kendala pihak Pemda Bone yang terkesan tak ada progres hingga saat ini,” ujarnya kepada Enewsindonesia.com, Selasa (30/1/2024).
Lebih lanjut disampaikannya, BKN Regional IV menyampaikan bahwa pihak Pemda Bone harus hati-hati, sebab ada konsekwensi yang besar apabila dalam memaksakan hasil seleksi yang dianggap tidak sesuai dengan fungsi dan bidangnya, maka bisa saja formasi tersebut hilang.
“Jangan biarkan polemik ini berlarut-larut, Pemda Bone harus gerak cepat atasi masalah ini,” tegasnya.
Ditambahkannya, sudah jelas Kemendagri sudah memberikan petunjuk sesuai regulasi yang ada, sisa dijalankan sebagaimana mestinya.
“Apa sih susahnya dijalankan sesuai regulasi yang ada yang telah dijelaskan Kemedagri?” Tutupnya.
Pihak Pemda Bone belum memberikan keterangan resmi terkait polemik ini, hingga berita ini diterbitkan.
