ENEWS, MAKASSAR ••》Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sulawesi Selatan mendesak Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengambil peran lebih nyata dalam penanganan HIV/AIDS.
Desakan tersebut disampaikan dalam konferensi pers bersama media lokal yang digelar di Cafe Plazgozz, Jalan Yusuf Dg. Ngawing, Kecamatan Rappocini, Makassar, Kamis (9/4/2026).
Direktur Eksekutif Daerah PKBI Sulsel, Kun Anang Supanto, menegaskan bahwa program penjangkauan komunitas, pencegahan, hingga pendampingan pengobatan selama ini masih sangat bergantung pada dukungan lembaga donor dan organisasi masyarakat sipil (OMS).
Menurutnya, pemerintah daerah harus hadir melalui kebijakan dan dukungan anggaran yang berkelanjutan agar program penanganan HIV/AIDS tidak terus bergantung pada pihak eksternal.
“Organisasi masyarakat sipil selama ini berada di garis depan dalam menjangkau komunitas yang sulit disentuh layanan formal pemerintah. Karena itu, OMS harus menjadi mitra strategis, bukan sekadar pelengkap,” ujar Kun Anang.
PKBI Sulsel mendorong pemerintah daerah membuka ruang kemitraan yang lebih konkret melalui mekanisme Swakelola Tipe III, sehingga pelaksanaan program dapat melibatkan organisasi masyarakat yang berpengalaman di lapangan.
Selain itu, PKBI menilai OMS memiliki kedekatan dengan kelompok rentan sehingga lebih efektif dalam menjalankan program edukasi, penjangkauan, dan pendampingan.
Dalam forum tersebut, perwakilan Yayasan Pabbata Ummi, Makmur, menyoroti peran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam membuka peluang kemitraan melalui skema swakelola.
“Bappeda memegang kunci dalam membuka ruang kerja swakelola. Jika ada ruang, OMS bisa mulai dari program percontohan,” katanya.
PKBI Sulsel juga meminta keterlibatan aktif Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam penanganan HIV/AIDS.
Menurut mereka, persoalan ini membutuhkan koordinasi lintas wilayah serta dukungan kebijakan dan pembiayaan di tingkat provinsi.
Forum yang dihadiri perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), organisasi masyarakat sipil, dan media ini turut menekankan pentingnya tata kelola kemitraan yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan program kesehatan masyarakat.
Menutup kegiatan, Kun Anang berharap pertemuan tersebut menjadi awal penguatan kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.
“Semoga ini menjadi awal yang baik untuk kerja bersama yang lebih kuat ke depannya,” tutupnya. (Angki Perdana)
