ENEWSINDONESIA.COM, JAKARTA – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaeman menjadi pemateri nasional mengenai strategi dan upaya Pemprov dalam penyelesaian permasalahan tumpang tindih IGT (sinkronisasi) di Rapat Kerja Nasional Kebijakan Satu Peta.
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (4/10/2022).
Rakernas ini menjadi Key Note Speaker Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto; Pemateri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto; Menteri ESDM, Arifin Tasrif; Menteri PUPR, M. Basuki Hadimuljono; Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita; Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo; Kepala Badan Informasi Geospasial Kemenko Perekonomian Aris Marfai.
Dalam rapat ini dihadiri 30 Kementerian Lembaga, 34 Provinsi, Ratusan Pemerintah Kabupaten/Kota, 20 Perguruan Tinggi, Mitra pembangunan dan asosiasi.
“Sulsel berhasil menurunkan secara drastis angka ketidaksesuaian tatakan dari 47.993 Ha (44,7%) menjadi 1.380 Ha (0,03%) dalam kurun waktu satu tahun (2021-2022),” tutur Gubernur Sulsel saat membawakan materi.
Andi Sudirman melanjutkan, Pemprov Sulsel terus berkomitmen untuk mendukung Kebijakan Satu Peta.
“Hadirnya kebijakan satu peta ini, salah satunya untuk mendukung penyelesaian permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan,” jelasnya.
Untuk menurunkan permasalahan tatakan ini, kata Gubernur Sulsel, Pemprov Sulsel telah melakukan revisi untuk Perda RTRW dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041.
“Ini menjadi Perda RTRW pertama hasil terintegrasi RZWP3K dan UU Cipta Kerja. Hal ini menjadi salah satu faktor pendukung penyelesaian ketidaksesuaian peta dapat lebih cepat dan runut,” terangnya. (*)
