ENEWSINDONESIA.COM, BONE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar rapat Paripurna membahas rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Pencegahan Perkawinan Anak (PPA) dan Ranperda Fasilitas Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika, dan Prekursor Narkotika di gedung DPRD Kabupaten Bone, Kamis (9/6/2022).
Namun, terdapat beberapa Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bone, tak menghadiri rapat Paripurna. Hal itu dikecam oleh beberapa Fraksi diantaranya: Fraksi NasDem dan Gerinda.
Ketua Fraksi Nasdem, Andi Muh. Salam mengatakan lembaga DPRD ini tidak lagi di hargai. Menurutnya, Kepala dinas yang diundang, terkhusus Kadis Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone, malah memilih menghadiri kegiatan di Makassar.
“Kami memilih keluar, karena rapat ini mestinya pihak yang dapat mewakili Bupati hadir. Minimal pimpinan OPD. Yang hadir tadi hanya sekretaris dan nyatanya tak mampu mengambil keputusan,” tuturnya.
Lilo AK sapaan akrab Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bone, mengaku sikap pimpinan OPD tersebut jelas telah melecehkan lembaga DPRD Bone.
“Yang mengundang adalah lembaga terhormat DPRD Bone. Mestinya pertemuan di Makassar itu ada perwakil. Karena yang kita bahas di sini menyangkut masyarakat luas. aApalagi realisasi anggaran sangat rendah,” tegasnya.
Fahri Rusli dari Fraksi Gerindra menambahkan, rapat semestinya tak perlu dilanjutkan. Karena yang akan dibahas adalah realisasi anggaran.
“Atau jangan-jangan kadisnya ini sengaja menghindar. Karena takut atau tak mampu mempertanggungjawabkan dan tak dapat memberi jawaban atas pertanyaan kami,” ungkapnya.
Fahri menegaskan, terkhusus Dinas Bina Marga, kinerjanya sangat rendah. Belum ada program dinas tersebut kecuali program PEN yang jalan.
“Saya dari awal sudah komitmen kalau pimpinan OPD tidak ada. Kita walk out. Sementara saya bicarakan juga dengan ketua partai ini tentang langkah yang akan di ambil. Termasuk kemungkinan melayangkan mosi tidak percaya,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Bone, Irwandi Burhan yang memimpin rapat gabungan komisi kemudian memilih menunda rapat hingga 20 Juni mendatang.
“Karena teman-teman juga sudah keluar. Maka kita akan tunda rapat hingga 20 Juni mendatang,” tutupnya.
