ENEWS, MAKASSAR ••》Pelaksanaan May Day Fest 2026 di Lapangan Karebosi, Makassar, dinilai Koalisi Gerakan Rakyat (KGR) sebagai momentum konsolidasi dan pembuka ruang dialog antara buruh dan pemerintah.
Perwakilan KGR, Bung Tono, Kamis (4/5/2026), menyebut peringatan tahun ini bukan sekadar seremonial, melainkan hasil tekanan dan konsolidasi gerakan yang melahirkan sejumlah komitmen.
Di antaranya, pembentukan mediator ketenagakerjaan di Gowa dan Maros, optimalisasi desk ketenagakerjaan di Polda Sulsel untuk menindak perusahaan yang mengabaikan putusan hukum, serta dorongan penataan PKL berbasis dialog disertai akses KUR.
Selain itu, KGR juga mendorong sertifikasi tanah bagi warga miskin kota dan pembangunan hunian vertikal bagi buruh.
Koordinator KGR Sulsel, Akhmad Rianto, menegaskan persoalan buruh masih bersifat struktural, mulai dari sistem kerja tidak adil, outsourcing, hingga lemahnya penegakan hukum.
“Negara tidak boleh abai. Banyak putusan hukum tidak dijalankan perusahaan, ini harus ditindak tegas,” tegasnya.
KGR juga mengkritik penggusuran PKL tanpa solusi dan meminta relokasi layak serta jaminan keberlanjutan usaha.
Pemerintah didorong menghadirkan kebijakan yang lebih humanis dan berpihak pada rakyat kecil.
Selain itu, KGR mendesak pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang berpihak pada buruh, penyediaan fasilitas daycare di tempat kerja, serta evaluasi pengawas ketenagakerjaan.
Meski mengakui pelaksanaan May Day Fest masih memiliki kekurangan, KGR menegaskan seluruh komitmen yang lahir harus direalisasikan.
“Jika tidak dijalankan, kami siap kembali turun ke jalan,” tegas Rinto.
May Day Fest 2026 diikuti berbagai elemen, mulai dari buruh, mahasiswa hingga pedagang, dan disebut menjadi langkah awal memperkuat persatuan gerakan rakyat di Sulawesi Selatan. (Balqis Syahrani)
