ENEWS INDONESIA ••》Pemberantasan narkoba bukan sekadar slogan politik, bukan pula komoditas untuk membangun citra di hadapan masyarakat. Ia merupakan tanggung jawab bersama, terlebih bagi para wakil rakyat yang memiliki mandat untuk merumuskan kebijakan dan memastikan perlindungan masyarakat dari ancaman kejahatan narkotika.
Di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, persoalan ini patut mendapat perhatian serius ketika muncul dugaan adanya oknum wakil rakyat yang justru mengambil sikap berlawanan dengan semangat pemberantasan narkoba.
Ironisnya, mereka adalah bagian dari lembaga legislatif yang turut merumuskan dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).
Publik tentu berhak mempertanyakan konsistensi tersebut.
Bagaimana mungkin sebuah kebijakan dilahirkan untuk memperkuat perang terhadap narkoba, sementara muncul dugaan adanya oknum yang berupaya meloloskan atau membantu membebaskan seseorang yang diduga terlibat dalam perkara narkotika?
Jika dugaan itu benar, persoalannya bukan lagi sekadar perbedaan pandangan atau komunikasi politik. Ini menyangkut integritas, tanggung jawab moral, dan komitmen terhadap produk hukum yang telah disahkan sendiri oleh lembaga legislatif.
Perda P4GN tidak boleh berhenti menjadi dokumen administratif yang hanya dibacakan dalam forum resmi, dipajang sebagai simbol keberhasilan legislasi, lalu kehilangan makna ketika berhadapan dengan kepentingan tertentu.
Jangan Biarkan Perjuangan Antinarkoba Dilemahkan
Persoalan lain yang tidak kalah serius adalah munculnya dugaan komunikasi oleh oknum tertentu yang dinilai berupaya melemahkan perjuangan Forum Bersama (Forbes) Anti Narkoba Bone.
Forbes Anti Narkoba Bone hadir dengan membawa semangat pengawasan dan perlawanan terhadap dugaan praktik penyimpangan dalam penanganan perkara narkotika, termasuk dugaan keterlibatan oknum aparat kepolisian dalam praktik atur damai maupun pemerasan terhadap pihak-pihak yang berperkara.
Tentu, setiap dugaan keterlibatan aparat harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang objektif. Tidak boleh ada pihak yang langsung dinyatakan bersalah hanya berdasarkan tudingan. Namun, laporan atau informasi mengenai dugaan penyimpangan juga tidak boleh dibiarkan tenggelam tanpa klarifikasi dan penyelidikan.
Justru di sinilah pentingnya pengawasan publik.
Jika terdapat dugaan praktik transaksional dalam penanganan perkara narkoba, maka yang harus diperkuat adalah transparansi dan penegakan hukum, bukan membangun komunikasi yang berpotensi menghambat pihak-pihak yang sedang memperjuangkan pembenahan.
Jangan sampai gerakan masyarakat yang berupaya mengawasi penegakan hukum justru diposisikan sebagai pihak yang harus dilemahkan, sementara dugaan penyimpangan yang mereka persoalkan tidak pernah dijawab secara terbuka.
Jabatan Politik Bukan Kekebalan Moral
Wakil rakyat dipilih untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan menjadi perantara kepentingan pihak-pihak yang sedang berhadapan dengan proses hukum.
Anggota legislatif memang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, melakukan pengawasan, dan menjalankan fungsi representasi. Namun, kewenangan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai legitimasi untuk mengintervensi proses penegakan hukum, apalagi jika intervensi itu bertujuan menguntungkan pihak tertentu.
Setiap warga negara memiliki hak atas perlakuan hukum yang adil. Orang yang diduga terlibat narkotika juga memiliki hak untuk membela diri dan memperoleh proses hukum yang sesuai ketentuan. Akan tetapi, hak tersebut harus dijamin melalui mekanisme hukum, bukan melalui lobi, tekanan, atau dugaan transaksi di balik layar.
Begitu pula aparat penegak hukum. Institusi kepolisian harus memastikan setiap laporan dugaan penyalahgunaan kewenangan diperiksa secara profesional dan transparan.
Tidak boleh ada hukum yang tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan orang yang memiliki akses kekuasaan.
Publik Berhak Mengetahui Sikap Para Wakilnya
Jika benar ada oknum anggota DPRD Bone yang berupaya meloloskan terduga pelaku narkoba atau membangun komunikasi untuk melemahkan gerakan Forbes Anti Narkoba Bone, maka persoalan ini perlu dijelaskan secara terbuka.
Siapa yang melakukan komunikasi tersebut? Apa substansinya? Apakah terdapat upaya memengaruhi proses hukum? Dan apakah tindakan itu sejalan dengan komitmen lembaga legislatif terhadap Perda P4GN?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut layak dijawab, bukan dihindari.
Kami tidak sedang menghakimi seseorang, apalagi mengambil alih kewenangan aparat penegak hukum. Namun, pers memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kekuasaan dan memastikan kepentingan publik tidak dikorbankan oleh kepentingan pribadi maupun kelompok.
Karena itu, ENews Indonesia memandang penting adanya klarifikasi dari pimpinan DPRD Bone, anggota legislatif yang disebut dalam dugaan tersebut, serta institusi kepolisian apabila terdapat laporan mengenai dugaan atur damai atau pemerasan dalam penanganan perkara narkotika.
Forbes Anti Narkoba Bone juga perlu memastikan setiap informasi dan bukti yang dimiliki disampaikan melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan Sampai Perda Hanya Kuat di Atas Kertas
Pemberantasan narkoba membutuhkan keberanian politik, integritas aparat, dan partisipasi masyarakat. Ketiganya tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, apalagi saling melemahkan.
Anggota DPRD yang ikut mengesahkan Perda P4GN semestinya menjadi bagian dari pengawasan pelaksanaannya. Bukan justru memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi antara kebijakan yang disahkan dan tindakan yang diduga dilakukan.
Rakyat tidak membutuhkan wakil yang hanya lantang berbicara tentang bahaya narkoba di ruang sidang, tetapi tidak memberikan penjelasan ketika muncul dugaan adanya upaya melindungi pihak tertentu.
Sebab, jabatan wakil rakyat adalah amanah, bukan tameng untuk kepentingan siapa pun.
Jika benar ada penyimpangan, bongkar melalui jalur hukum. Jika tudingan tidak benar, jawab dengan bukti dan klarifikasi terbuka.
Satu hal yang tidak boleh terjadi: perjuangan melawan narkoba dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan dan praktik-praktik yang merusak kepercayaan publik.
Sebab, ketika wakil rakyat kehilangan konsistensi terhadap aturan yang mereka sahkan sendiri, rakyat berhak bertanya: sebenarnya siapa yang sedang mereka perjuangkan?
Redaksi ENews Indonesia
