ENEWS, BONE •• Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bone, Andi Miftahul Amri menyebut gelaran rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait protes kenaikan pajak bumi dan bangunan perkotaan perdesaan (PBB-P2) hanya sia-sia.
“Kenapa baru sekarang RDPU dilaksanakan setelah terjadi gejolak yang begitu besar bahkan menimbulkan korban,” tegasnya dalam gelaran RDPU tersebut di kantor DPRD Bone, Kamis (21/8/2025).
Pada kesempatan yang sama, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bone, Zulkifli mengungkapkan RDPU ini hanya sekedar pencitraan.
Ia menegaskan, sejak aksi demonstrasi beberapa waktu lalu, pihaknya telah meminta gelaran RDPU itu digelar lebih awal namun baru dilaksanakan saat ini setelah ada gejolak besar.
“Saat aksi (demonstrasi. Red) pada Selasa,12 Agustus 2025 lalu, kami sudah ultimatum dua kali 24 jam untuk RDPU. Tapi tak juga dilaksanakan. Baru sekarang mau digelar. Ini hanya pencitraan,” ujarnya.
Sekira Pada pukul 15.20 Wita Ketua Umum HMI dan PMII Bone menyatakan dengan tegas walk out dari forum RDPU tersebut.
Sebelumnya, aksi demonstrasi penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan berujung ricuh, Selasa (19/2/2025).
Bentrok antara massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bone Bersatu dan pihak kemananan dari TNI/Polri dan Satpol PP tak terhindarkan.
Sekira pukul 22.30 Wita Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Bone akhirnya menggelar konferensi pers di ruang kerja Wakil Bupati Bone.
“Kenaikan PBB-P2 ditunda dan akan dievaluasi ulang. Bagi yang sudah terlanjur membayar akan kembali disesuaikan,” katanya dalam konferensi pers tersebut.
