Hak Jawab Dipertanyakan, Profesionalisme Radar007 Jadi Sorotan JMSI Wajo

Koordinator JMSI Wajo, Akbar Burhanuddin, menyoroti dugaan pengabaian hak jawab oleh Media Radar007 terkait pemberitaan yang dinilai belum memenuhi prinsip keberimbangan jurnalistik.
Foto: Koordinator JMSI Wajo, Akbar Burhanuddin, menyoroti dugaan pengabaian hak jawab oleh Media Radar007 terkait pemberitaan yang dinilai belum memenuhi prinsip keberimbangan jurnalistik. (Ikbal)

ENEWS, WAJO — Kemerdekaan pers bukan sekadar kebebasan menyampaikan informasi. Di balik setiap pemberitaan, ada tanggung jawab untuk menjaga keberimbangan, menguji fakta, dan menghormati hak pihak yang menjadi objek pemberitaan.

Prinsip inilah yang kini menjadi sorotan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kabupaten Wajo menyusul polemik pemberitaan Media Radar007 yang terbit pada 16 November 2026.

banner 728x250

Pemberitaan berjudul “Korban Dugaan Penipuan 50 Juta Cari Keadilan, Anaknya Kini Pertanyakan Tanggung Jawab Lawyer Inisial A” tersebut memunculkan persoalan baru setelah pihak berinisial A disebut telah berupaya menggunakan hak jawab.

Namun, upaya meminta ruang klarifikasi itu diduga belum mendapatkan respons sebagaimana mestinya dari redaksi media bersangkutan.

Koordinator Bidang Kerja Sama Bisnis JMSI Wajo, Akbar Burhanuddin, menilai persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai persoalan komunikasi biasa. Sebab, hak jawab merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pers.

“Pers wajib melayani hak jawab secara gratis dan proporsional. Artinya, pemuatannya harus memperhatikan prinsip kesetaraan dengan berita yang dipersoalkan,” ujar Akbar, Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, perusahaan pers tidak hanya memiliki kebebasan menerbitkan berita, tetapi juga berkewajiban memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa dirugikan untuk menyampaikan penjelasan.

Ketika Hak Jawab Menjadi Persoalan

Polemik ini semakin menarik perhatian setelah ENews Indonesia melakukan penelusuran dan konfirmasi kepada redaksi Radar007 pada Rabu (18/11/2026).

Dalam komunikasi melalui WhatsApp, pihak Radar007 justru mengarahkan ENews Indonesia untuk menghubungi pihak lain.

Pesan yang diterima berbunyi, “Silahkan hubungi tim saya klu terkait narasi anda dlm kutip konfirmasi kesaya, Karena komunikasi dgn saudara ga pantas sya.”

Padahal, konfirmasi tersebut dilakukan melalui nomor kontak resmi yang tercantum dalam box redaksi Media Radar007.

Sementara itu, redaktur pelaksana Radar007 saat dikonfirmasi menyampaikan akan membicarakan persoalan tersebut terlebih dahulu dengan pimpinan redaksi.

Respons tersebut belum memberikan penjelasan substantif mengenai polemik pelayanan hak jawab yang dipersoalkan.

Bukan Sekadar Persoalan Pemberitaan

Akbar menegaskan, persoalan ini menyangkut penerapan prinsip dasar jurnalistik. Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik mengamanatkan wartawan untuk menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Baginya, konfirmasi bukan sekadar formalitas sebelum berita diterbitkan. Konfirmasi merupakan bagian dari upaya memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak hanya mewakili satu sudut pandang.

“Kerja-kerja jurnalistik harus mengedepankan profesionalisme, kejujuran, dan tanggung jawab. Kemerdekaan pers bukan berarti insan pers bebas melakukan apa saja tanpa memperhatikan hak orang lain,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Pasal 5 Ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mewajibkan pers melayani hak jawab.

Bahkan, Pasal 18 Ayat (2) undang-undang tersebut mengatur ancaman pidana denda paling banyak Rp500 juta bagi perusahaan pers yang dengan sengaja tidak melayani hak jawab.

Menjaga Kepercayaan Publik

Polemik ini menjadi pengingat bahwa kredibilitas media tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat sebuah informasi diterbitkan, tetapi juga bagaimana media mempertanggungjawabkan isi pemberitaannya.

Hak jawab bukan ancaman bagi kebebasan pers. Sebaliknya, mekanisme tersebut merupakan instrumen untuk menjaga akurasi, keberimbangan, dan kepercayaan masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, penjelasan lebih lanjut dari pimpinan redaksi Radar007 terkait dugaan pengabaian hak jawab tersebut masih dinantikan.

ENews Indonesia membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.