ENews, Majene •• Angka stunting di Kabupaten Majene memang cukup tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stunting di Majene mencapai 35,9%, jauh di atas rata-rata nasional yang berada di sekitar 21,6%.
Angka ini menempatkan Majene sebagai salah satu kabupaten dengan prevalensi stunting tertinggi di Sulawesi Barat.
Hal ini menjadi sorotan sejumlah pihak di tengah derasnya aliran dana fantastis, dari pemerintah pusat setiap tahunnya untuk menekan kasus stunting.
Bahkan di Kecamatan Pamboang, kasus stunting tercatat mencapai 848 anak per Mei 2025, menjadikannya wilayah dengan prevalensi tertinggi di Majene.
Data tersebut merujuk pada aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan.
Setelah Pamboang, kasus terbanyak disusul Kecamatan Malunda dengan 554 anak stunting.
Secara umum, angka stunting di Kabupaten Majene memang menunjukkan penurunan dari tahun 2024 lalu. Dari 36,87 persen pada awal 2024, kini turun menjadi 34,07 persen per Mei 2025.
Namun, angka ini tetap jauh dari target nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, yang menargetkan prevalensi stunting turun hingga 14 persen pada tahun 2024.
Sebagian besar kasus stunting terjadi pada anak usia 6 bulan hingga 1 tahun. Usia tersebut merupakan fase kritis, di mana anak sangat bergantung pada pemberian ASI eksklusif dan makanan pendamping yang sesuai.
Pemerintah Kabupaten Majene melalui Dinas Kesehatan dan BKKBN, sejatinya telah meluncurkan beragam program intervensi gizi, mulai dari pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) untuk remaja putri dan ibu hamil, edukasi ASI eksklusif, hingga pelaksanaan kelas gizi komunitas.
Bahkan, Posyandu diperkuat dengan penyediaan alat ukur antropometri untuk pemantauan tumbuh kembang anak. Namun, realitas di lapangan justru menunjukkan hal berbeda.
Sejumlah pihak menilai program tersebut cenderung berbau seremonial dan tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.
“Kalau memang anggaran itu tepat sasaran, seharusnya angka stunting di Majene menurun drastis. Faktanya, malah masih ribuan anak yang menderita stunting,” ungkap Adnan salah satu aktivis kesehatan masyarakat Majene, Senin (8/9/2025).
Dengan alokasi dana yang mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya, publik mulai meragukan efektivitas program penanganan stunting.
Beberapa pengamat menduga kuat adanya penyelewengan anggaran, baik dalam bentuk markup kegiatan maupun penyimpangan program di tingkat pelaksana.
Kondisi memprihatinkan ini menjadi sorotan banyak pihak, terutama di Kecamatan Pamboang yang menjadi “zona merah” kasus stunting di Majene.
Sejumlah tokoh masyarakat bahkan mendesak Kejaksaan Negeri Majene untuk turun tangan memeriksa aliran dana program gizi di Dinas Kesehatan.
“Ini bukan sekadar masalah kesehatan, tetapi juga menyangkut masa depan generasi Majene. Jika ada permainan anggaran, aparat hukum wajib mengusut tuntas,” tegas salah seorang tokoh pemuda Majene.
Sementara itu, Dinas Kesehatan Majene menargetkan prevalensi stunting bisa turun hingga di bawah 20 persen dalam beberapa tahun ke depan.
Namun, target ambisius ini tentu akan sulit tercapai tanpa adanya perbaikan mendasar, baik dalam manajemen anggaran maupun pelaksanaan program yang benar-benar menyentuh masyarakat.
Stunting bukan hanya soal fisik anak yang pendek, melainkan juga berdampak pada perkembangan otak, kecerdasan, dan produktivitas di masa depan.
Artinya, jika persoalan ini tidak segera ditangani dengan serius, Kabupaten Majene berpotensi kehilangan generasi emasnya.
Dengan fakta 848 anak stunting di Pamboang saja, Majene menghadapi tantangan besar. Dana miliaran rupiah yang digelontorkan pusat seharusnya mampu mengubah kondisi, bukan justru menyisakan tanda tanya besar terkait efektivitas dan integritas pengelolaannya.
Jurnalis: Arfan Rinaldi
