banner 728x250 . banner 728x250

Berikut Beberapa Kesepakatan dari Hasil KTT G20 di Bali

Foto: terlihat pemimpin beberapa negara termasuk presiden Indonesia Joko Widodo (Ist)

ENEWSINDONESIA.COM, JAKARTA – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang dimulai pada hari Selasa (15/11/2022) lalu di Bali, akhirnya selesai pada Rabu 16 November 2022. Dengan berakhirnya KTT G20 tersebut maka berakhir pula masa Presidensi G20 Indonesia.

Tongkat estafet Presidensi G20 untuk tahun 2023 mendatang telah diserahkan oleh Presiden Joko Widodo kepada Perdana Menteri India Narendra Modi.

banner 728x250

Organisasi G20 telah bersepakat mulai tahun ini hingga 3 tahun mendatang Presidensi G20 akan dipegang oleh negara-negara berkembang anggota G20, selain Indonesia, seperti India, Afrika Selatan, serta Brazil yang berturut-turut bakal menjadi Presidensi G20.

Diketahui, G20 adalah organisasi yang pembahasannya terbatas pada masalah ekonomi, namun karena situasi ekonomi dunia tidak berada di ruang hampa, faktanya dalam setiap KTT pembahasannya selalu beririsan dengan aspek politik, keamanan, sosial, dan budaya.

Di saat bersamaan, masyarakat serta perekonomian dunia masih berdarah-darah akibat pandemi Covid-19.

KTT G 20 yang digelar di Bali Indonesia ini Di tengah situasi yang tak menentu ini, berhasil mengesahkan G20 Bali Leaders Declaration semacam komunike yang membungkus hasil-hasil yang akan diimplementasikan pasca G20 di Indonesia.

Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi Enewsindonesiacom, dari Kementerian Keuangan melalui media sosial staf khusus Menteri Keuangan Yustinus Pratowo.

Para pemimpin G20 menghasilkan sejumlah kesepakatan di sektor keuangan yang akan membumikan kinerja presidensi G20 Indonesia agar lebih dekat dan dapat dirasakan langsung oleh rakyat Indonesia dan rakyat setiap negara di dunia terutama anggota KTT G20.

Dikutip dari Kompasianacom, terdapat beberapa kesepakatan di jalur Keuangan G20 tahun 2022 ini.

Pertama, terkait penguatan aristektur kesehatan global dengan memobilisasi sumber daya finansial melalui pembentukan Pandemic Fund.

Komitmen dana yang berasal dari 20 kontributor yang terdiri dari negara anggota G20, negara non anggota G20, dan 3 lembaga filantropis dunia, hingga saat ini telah terkumpul untuk Pandemic Fund sebesar lebih dari US$ 1,5 milyar.

Kesepakatan ini dibangun dari berbagai hasil konferensi yang berlangsung hampir sepanjang tahun 2022, mulai dari tingkat Sherpa yang berisi para administrator dan birokrat pemerintahan negara-negara G20, tingkat Menteri hingga tingkat para pemimpin.

Dana ini nantinya akan digunakan untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon pandemic di masa yang akan datang.

Kedua, tentang energi berkelanjutan atau sustainability energy  yang saat ini mulai memasuki masa transisi dengan melanjutkan mekanisme transisi energi (ETM) di Indonesia.

Dalam beberapa waktu ke depan, skema ETM ini bakal dijadikan rujukan untuk mengganti pembangkit listrik tenaga batu bara dengan sumber energi terbarukan.

Ketiga, mendorong transformasi digital dengan menguatkan dukungan sistem pembayaran untuk perekonomian global pasca pandemi  yang berbasis digital.

Salah satunya dengan terus menyepakati pengembangan Central Bank Digital Currency (CBDC) yang nantinya akan digunakan sebagai bagian dari fasilitas pembiayaan lintas batas.

Keempat, pembentukan Resellience and Sustainability Trust yang diinisiasi oleh International Monetary Fund (IMF) yang telah berhasil memobilisasi dana sebesar US$ 8,6 milyar.

Dana ini nantinya akan digunakan untuk memberikan pembiayaan bagi negara-negara miskin dan rentan miskin terutama dalam penanganan masalah kesehatan dan climate change.

Kelima, secara bersama-sama akan mengatasi krisis utang negara-negara miskin dan berkembang dengan mendorong implementasi program restrukturisasi utang.

Hingga saat ini atas dorongan dari Presidensi G20 Indonesia ada 3 negara Afrika yakni Chad, Zambia dan Ethiopia yang proses restrukturisasinya tengah dilakukan.

Keenam, mendorong peningkatan kapasitas pendanaan bank pembangunan multilateral(IMDB), mengingat Dana pembangunan kini menjadi sangat kritikal bagi negara-negara miskin dan berkembang dalam menghadapi berbagai krisis terutama krisis pangan, energi, kesehatan, dan perubahan iklim.

Ketujuh, mengembangkan pembangunan infrastruktur melalui perumusan Indikator Investasi Infrastruktur yang berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang efesien, inklusif.

Kedelapan, mendorong kerjasama perpajakan internasional dengan menginisiasi sekaligus mengesahkan Asia Initiative Bali Declaration, sebagai melting pot bagi kerjasama transpartasi perpajakan di seluruh kawasan.

Kesembilan, memperkuat ketahanan keuangan dan jaring pengaman sistem keuangan  global tujuannya agar IMF dapat terus mengembangkan dan menjalankan fungsi sentralnya dalam menjaga sistem keuangan global.

Dari deretan komunike sektor keuangan hasil pertemuan -pertemuan G20 tadi, memang belum terlihat akan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Namun hal tersebut tak akan berhenti sebatas text, implementasinya dipastikan sudah akan dilaksanakan dalam beberapa saat ke depan. ***

banner 728x250 ,

Tinggalkan Balasan