ENEWSINDONESIA.COM, BONE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan menggelar rapat paripurna penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bone Tahun 2022.
Kegiatan tersebut digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bone pada Rabu (29/3/2023).
Namun, dalam pantauan Enewsindonesia.com, pihak DPRD Bone cuma dihadiri tujuh orang. Hingga Wakil Bupati Bone, Ambo Dalle di akhir pembacaan laporannya mempertanyakan ketidakhadiran beberapa anggota DPRD Bone.
“Saya risau melihat kursi anggota dewan yang tidak terisi. Sebagai anggota dewan tidak hadir ketika membahas tentang rakyat itu dipertanyakan. Teman-teman media mohon dipublikasikan, saya akan berganggung jawab,” katanya dengan suara lantang.
Menanggapi hal itu, salah satu anggota DPRD, Muh. Salam angkat bicara. Dirinya mengungkapkan, ketidakhadiran tersebut adalah bentuk kekecewaan DPRD Bone dengan dipangkasnya Pokir oleh TAPD.
“Hanya Bone yang melakukan ini (pemangkasan Pokir). Ada tuntunan masyarakat yang disepakati di Musrembang kami pertanggungjawabkan. Kami tidak mau lagi ada agenda antara Eksekutif dan Legislatif bila hal ini tidak terealisasi,” tegas Muhammad Salam.
Menanggapi itu, Wakil Bupati Bone menyampaikan bahwa DPRD dan Pemda adalah satu rumah tangga yang tidak bisa dipisahkan. Darinya itu, kata Wabup polemik tersebut bisa dibicirakan dengan kepala dingin dengan duduk bersama.
“Ini harus ada solusinya, tidak boleh diselesaikan dengan cara emosional. Kita tetap harus mematuhi rambu-rambu aturan. Tidak ada masalah yang tidak bisa selesai kalau komunikasi terbangun. Mari kita duduk bersama,” ajak Ambo Dalle.
Akhirnya, sidang Paripurna tersebut ditutup oleh ketua DPRD Bone, Andi Irwandi Burhan.
Jurnalis: Abdul Muhaimin
