BONE, SULSEL •• Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara anggota DPRD Kabupaten Bone dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan berujung ricuh bahkan nyaris adu jotos.
RDPU yang kembali diskorsing akibat ketidak hadiran ketua TAPD Bone tersebut digelar di ruang rapat paripurna DPRD Bone, Jalan Kompleks Stadion Lapatau, Kabupaten Bone, Rabu (21/6/2023).
Dalam pantauan Enewsindonesia.com, nampak dua legislator, Andi Riyadh dari Fraksi Golkar dan Faizal dari Fraksi PAN sempat cekcok hingga nyaris adu jotos usai rapat berakhir. Beruntung cepat dilerai oleh anggota DPRD Bone yang lain.
Penyebab masalah ini dianggap sepele yakni karena adanya teriakan panggilan keras nama salah satu anggota DPRD yang direspon keduanya secara berlebihan dan terjadilah kesalah pahaman yang juga diduga dipicu adanya masalah pribadi sebelumnya. Keduanya pun sempat didamaikan sebelum pulang.
“Tidak ada masalah, hanya kesalah pahaman,” ungkap Andi Riyadh ke Enewsindonesia.com.
Baca juga: https://enewsindonesia.com/26-ribu-wajib-pilih-di-bone-disebut-tak-miliki-ktp-el/
Senada, salah satu anggota DPRD Bone, Saifullah latif menerangkan bahwa insiden tersebut di luar dari pembahasan RDP yang digelar.
“Ini hanya kesalah pahaman. Tidak ada masalah dan ini di luar dari pembahasan yang digelar,” jelasnya.
Lebih lanjut Saifullah menjelaskan, RDP yang digelar tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya yang telah dua kali digelar tanpa hasil hingga kembali diskorsing ketiga kalinya.
“Pembahasan ini berlarut-larut hingga kembali berakhir penundaan lantaran pihak Pemda dalam hal ini ketua TAPD, Andi Islamuddin tak kunjung hadir. Ketidak hadiran itu tentunya tak bisa menghasilkan keputusan mengingat dia sebagai penentu kebijakan,” terang Saipullah.
Baca juga: https://enewsindonesia.com/festival-tanjung-pallette-siap-digelar-juni-2023/
Ditambahkannya, tujuan rapat ini seyogyanya akan membahas tentang permintaan tuntutan penjelasan ke pihak Pemda Bone terkait adanya sejumlah penganggaran dari program yang dinilai urgent namun hingga saat ini tak kunjung terealisasi tanpa alasan.
Sebelumnya pihak DPRD Bone sempat menyorot terkait penganggaran dari program pangadaan Kendaraan Dinas (randis) untuk pejabat Pemda yang faktanya langsung terealisasi meski dinilai belum masuk tahap urgent. (Zul)
