ENEWSINDONESIA.COM – Maraknya konten kreator hanya mengejar viewers tanpa paham batas dan dampak-dampak yang ditimbulkan menjadi atensi beberapa pemerhati sosial.
Seperti baru-baru ini yang dikecam warga Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Seorang Tiktokers memberikan game anak di bawah umur dengan konten dewasa dan berujung permintaan maaf Tiktokers tersebut di akun pribadinya.
Dosen Sosiologi Universitas Negeri Makassar (UNM), Sofyan Tamrin menjelaskan, fenomena konten kreator bertanya hal dewasa pada anak sebenarnya bagian dari bentuk ekspresi pekerja sosial media.
“Hanya saja bentuk kebebasan ekspresi itu selalu berada pada ruang sosial budaya tertentu. Sehingga ia perlu bersesuaian dengan nilai sosial dan budaya yang berlaku,” imbuhnya, Kamis (1/5/2023) ke Enewsindonesia.com.
Menurutnya, konten kreator harus tahu batasan kontennya, termasuk siapa yang dilibatkan. Ia harus bertanggung jawab atas semua konten yang diproduksi serta mesti mempertimbangkan aspek manfaat, tidak sekadar mencari banyak viewers.
“Ini adalah problem penting saat ini. Dimana kuantitas, seperti jumlah viewers dan komentar lebih dikejar dibanding kualitas isi kontennya,” katanya.
Lebih lanjut Sofyan menerangkan, motivasi banyak konten memang lebih kuantitatif dibanding kuliatas manfaatnya. Mereka mengkomodifikasi konten demi kepentingan eksistensi channel.
“Kondisi ini mengingatkan kita kembali pada urgensi literasi bagi masyarakat, secara spesifik untuk kasus ini adalah literasi digital. Dimana masyarakat tidak hanya perlu paham bagaimana menggunakan dan mengkonsumsi informasi, tetapi termasuk memproduksi informasi,” jelasnya.
Baiknya sih, kata Sofyan, pegiat sosial media perlu ambil bagian dalam menumbuhkan kapasitas literer masyarakat, bukan sebaliknya.
“Perlu diketahui bahwa media sosial sudah menjadi ruang sosialisasi setiap orang tanpa terkecuali anak. Jadi jangan rusak ekosistem belajar digital masyarakat dengan konten tidak bermutu,” imbaunya.
Sofyan menambahkan, pemerintah, aktivisme media, perlu bekerja sama untuk mengembangkan dan menerapkan regulasi yang ketat terkait produksi dan distribusi konten.
“Agar tidak memanfaatkan label pegiat media sosial untuk memproduksi apa saja semaunya. Sebaliknya kita juga perlu mendukung bahkan mendorong bagaimana konten kreator untuk berkembang,” tutupnya.
