Enewsindonesia.com – Ketua Osis SMA Negeri 1 Mamuju Iin Wandani bersama siswa-siswi lainnya mendatangi kantor DPRD Sulawesi Barat. Mereka meminta agar lembaga legislatif itu melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan Sulawesi Barat (Sulbar) terkait isu mutasi kepala sekolah (Kepsek) mereka.
Ketua Osis SMA Negeri 1 Mamuju, Iin Wandani mengatakan, mereka ingin mendapatkan penjelasan terkait isu mutasi sejumlah kepala sekolah. Salah satu yang santer dikabarkan akan dimutasi adalah Kepala SMA Negeri 1 Mamuju tempat ia menuntut ilmu.
“Kepala sekolah kami memperlihatkan kelakuan yang baik dan berprestasi. Dalam payung hukum dan undang-undang tentang pendidikan, itu sudah diatur pada jabatan sekolah di antaranya empat tahun,” papar Iin, Jumat (03/07/2020).
Karena itu, Iin menilai, ada indikasi pelanggaran prosedur dalam rencana mutasi sejumlah kepala sekolah di lingkup Dinas Pendidikan Sulbar. Pihak dinas dinilai telah melanggar Permendikbud Nomor 16 tahun 2018, karena kepala sekolah mereka belum cukup empat tahun menjabat.
“Kami meminta kejelasan soal penggantian kepala sekolah kami, dan alasannya kenapa kepala sekolah kami di mutasi,” ujar Iin.
Sekretaris Dinas Pendidikan Sulbar, M Ashar mengatakan, dia merasa heran mengapa para siswa SMA Negeri 1 Mamuju bisa mendapatkan informasi mengenai pergantian kepala sekolah mereka. Padahal, informasi seperti itu bersifat rahasia dan sampai saat ini belum ada mutasi kepala sekolah.
“Kepala sekolah berprestasi biasanya kita angkat ke sekolah lain dan maksimal empat tahun dan juga paling sedikit dua tahun,” pungkasnya.
Lebih lanjut Ashar menyampaikan, biasanya yang berperestasi itu akan kita angkat ke tempat sekolah lain untuk mengangkat prestasi di sana. Kewenangan mutasi ada pada kepala daerah atau Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah. | ADV
