Enewsindonesia.com — Menindaklanjuti Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. DPRD bersama Pemprov Sulbar melakukan rapat paripurna secara virtual di rumah jabatan Gubernur Sulbar, Kamis (24/9/2020).
Dalam pendapat akhir Gubernur Sulbar, beliau mengatakan, rancangan peraturan daerah (Perda) pada rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2020 terjadi perubahan kebijakan anggaran.
Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan perjanjian nota kesepakatan bersama terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 antara Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar dengan ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat Suraidah Suhardi.
Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, sejak ditetapkannya Perda Nomor 9 tahun 2019 tentang APBD Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2020 terjadi perubahan kebijakan anggaran secara nasional yang dipengaruhi adanya penyebaran pandemi covid-19.
“Kami mengalami kendala dan permasalahan dalam pembangunan nasional khususnya di Sulawesi Barat, dimana terjadi penurunan rencana pendapatan daerah dan penyesuaian kegiatan alokasi anggaran yang bersumber dari dana transfer dan penyesuaian asumsi saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang harus disesuaikan dengan tahun berjalan,” ujar mantan Bupati Polman dua periode itu.
Lebih lanjut beliau menyampaikan, adanya pergeseran dan perubahan anggaran belanja baik belanja langsung maupun tidak langsung itu terjadi akibat perkembangan yang tidak sesuai asumsi kebijakan umum anggaran.
“Menurunnya alokasi belanja pegawai yang menyebabkan dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja,” jelas Ali Baal Masdar.
Dalam paripurna secara virtual itu juga dihadiri Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuriah, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, anggota DPRD Sulbar lainnya, asisten, pimpinan OPD dan tenaga ahli Gubernur Sulbar. | ADV
