ENEWS, MAMUJU ••》Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) jadi kunci utama dalam mendorong lonjakan produksi pangan di Sulawesi Barat, dibanding hanya mengandalkan pencetakan sawah baru. Hal itu disampaikan Gubernur Suhardi Duka saat mengikuti panen raya padi dan pengumuman swasembada pangan nasional bersama Presiden Prabowo Subianto secara daring dari kompleks UPTD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Sulawesi Barat, Rabu (07/01/2026).
IP Sulawesi Barat, kata Suhardi Duka masih berada di angka 1,4. Artinya berarti sebagian besar lahan sawah hanya ditanami satu kali dalam setahun.
“Kalau IP kita 1,4, dari sekitar 43 Ribu hektare sawah, hanya sekitar 10 Ribu hektare yang panen dua kali. Sisanya 33 Ribu hektare hanya satu kali panen. Padahal kalau IP kita naik ke 2 saja, itu sama dengan mencetak sawah baru sekitar 30 Ribu hektare,” terang Gubernur Suhardi Duka.
Di sisi lain, Suhardi Duka mengakui adanya kendala dalam hal peningkatan IP. Salah satunya keterbatasan jaringan irigasi dan minimnya anggaran daerah.
“Masalahnya, kita mau bangun irigasi, pengairan, tapi tidak ada duit. Yang punya duit itu (pemerintah pusat di) Jakarta. Sementara sektor pengairan pertanian sering kali bukan prioritas utama karena indikator kementerian PU lebih fokus ke jalan,” ungkap dia.
Masih oleh Suhardi Duka, di masa kepemimpinannya, pertanian dan perkebunan adalah dua sektor yang jadi pondasi utama pembangunan Sulawesi Barat. Meski secara teori daerah berbasis pertanian berisiko terjebak dalam midle income trap, namun sektor ini tetap harus diperkuat sebagai fondasi pemerataan kesejahteraan.
“Kalau pondasinya pertanian, maka ketimpangan bisa ditekan. Gini ratio Sulbar 0,306, lebih rendah dari nasional 0,380. Artinya distribusi kesejahteraan kita lebih adil,” papar dia.
Ia pun menekankan pentingnya hilirisasi dan industrialisasi pertanian. Dari pengolahan beras, tepung, hingga produk turunan sawit.
“Kalau kita masih jual biji kakao, kita tidak akan maju. Tapi beras kita sudah masuk industri. Ke depan kita harus bangun industri tepung, minyak goreng, kosmetik berbasis sawit, dan produk turunan lainnya,” harapnya.
Aktiviras ekspor pun hendaknya sudah bisa dilakukan secara langsung dari Sulawesi Barat. Tanpa harus via Makassar atau Surabaya. Upaya ini diperkuat dengan rencana menghadirkan kantor Bea Cukai di provinsi ke-33 ini.
Sementara itu, Kepala Dinas TPHP Sulawesi Barat, Hamdani Hamdi menguraikan, luas sawah di Sulawesi Barat mencapai 42.900 Hektare, terluas di Kabupaten Polewali Mandar. Cakupan irigasi baru 46 Persen, sementara 54 Persen masih non-irigasi. Luas panen meningkat dari 63.181 Ton (2024) menjadi 74.131 Ton (2025).
Produksi beras 2025 mencapai 219.100 Ton, dengan konsumsi 149.323 Ton, sehingga surplus 69.780 Ton. Program percetakan sawah di Mamasa seluas 300 Hektare pun kini sedang berjalan.
Dari sisi alat mesin pertanian (Alsintan), Sulawesi Barat masih mengalami kekurangan, dengan rincian:
Traktor roda dua: tersedia 566 unit, kebutuhan 2.861 unit
Traktor roda empat: tersedia 189 unit, kebutuhan 477 unit
Kultivator: tersedia 146 unit, kebutuhan 18.000 unit
Tahun 2026, Sulawesi Barat memperoleh DIPA Tugas Pembantuan Kementan sebesar Rp 151,9 Miliar, serta dana dekonsentrasi pupuk sebesar Rp 881 Juta, yang akan dioptimalkan melalui koordinasi lintas kementerian. (*)
