ENEWS, WAJO •• Jembatan Gantung Tokampu–Tonrongnge di Kabupaten Wajo berada dalam kondisi kritis. Pondasi betonnya bergeser dan retak hingga selebar 20 sentimeter akibat hujan deras yang terjadi pada 25 Oktober 2025.
Menanggapi situasi darurat ini, Komisi III DPRD Wajo segera mengadakan kunjungan kerja ke kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Sulawesi Selatan, pada hari Kamis, 6 November 2025.
Rombongan yang dipimpin oleh Ketua Komisi III, Andi Bayuni Marzuki, bersama Sekretaris Komisi III, Fery Saputra, serta anggota komisi III lainnya yaitu Sudirman Meru, Taqwa Qaffar, dan H. Syamsuddin, diterima langsung oleh Plt. Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha BBWS Pompengan Jeneberang, Zulf Arifin, beserta stafnya.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat terkait kerusakan Jembatan Gantung Tokampu–Tonrongnge yang terletak di Kabupaten Wajo.
Dilaporkan bahwa jembatan tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah akibat hujan deras pada 25 Oktober 2025, yang menyebabkan pondasi beton bergeser dan retak antara 10 hingga 20 sentimeter. Kondisi ini juga menyebabkan retakan pada lantai dasar tanjakan jembatan.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi III menyampaikan bahwa Dinas PUPR Kabupaten Wajo bersama pihak-pihak terkait telah mengambil tindakan darurat, termasuk pemasangan talud bronjong, patok balok kayu, dan batu gajah.
Langkah-langkah ini diambil untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada jembatan dan area sekitarnya.
Selain itu, Komisi III juga melaporkan kerusakan tanggul di beberapa area sungai, termasuk di Bendungan Awo, Kecamatan Pitumpanua, dan Kecamatan Sabbangparu.
Semua laporan ini disampaikan kepada BBWS Pompengan Jeneberang sebagai lembaga yang berwenang mengelola aliran sungai.
Plt. Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha BBWS Pompengan Jeneberang, Zulf Arifin, menyampaikan apresiasi atas laporan dan inisiatif Komisi III DPRD Wajo yang telah secara langsung menyampaikan aspirasi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa hasil diskusi ini akan menjadi bahan pertimbangan dan dasar tindak lanjut dalam program kerja BBWS di masa depan.
“Kami sangat menghargai kunjungan ini. Untuk memperkuat tindak lanjut, sebaiknya ada surat resmi permohonan penanganan dari Pemerintah Kabupaten Wajo terkait masalah yang telah dilaporkan,” kata Zulf Arifin.
Ketua Komisi III DPRD Wajo, Andi Bayuni Marzuki, berharap agar pada tahun anggaran 2026, Kabupaten Wajo mendapat perhatian khusus berupa program fisik dari BBWS, terutama untuk penanganan tanggul dan kelanjutan proyek sheet pile di sepanjang aliran Sungai Walannae.
“Permintaan dari Komisi III ini disambut positif oleh BBWS Pompengan Jeneberang, yang menyatakan kesiapannya untuk memberikan perhatian dan menjadikan laporan ini sebagai prioritas dalam evaluasi program kerja tahun depan,” ujar Andi Bayuni.
Jurnalis: Andi Ikbal
