ENEWSINDONESIA.COM, BONE – Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementrian Keuangan berencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal tersebut ditolak berbagai elemen masyarakat Indonesia.
Diberitakan sebelumnya, kader Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) Cabang Bone, DPRD Kabupaten Bone, dan pemilik SPBU di Kabupaten Bone menyatukan sikap menolak rencana pemerintah tersebut.
Baca: https://enewsindonesia.com/hmi-dan-dprd-bone-satu-suara-tolak-rencana-kenaikan-harga-bbm/
“Ini instruksi nasional dari HMI pusat,” kata Rafli selaku koordinator aksi menolak rencana kenaikan harga BBM yang digelar kemarin di kantor DPRD Kabupaten Bone, Rabu (31/8/2022).
Hingga pada hari ini, Pemerintah Indonesia menunda rencana kenaikan harga BBM tersebut. Meski begitu, HMI Cabang Bone akan terus mengawal isu tersebut.
Hal itu dikatakan siang tadi oleh Kepala Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan (Kabid PTKP) HMI Cabang Bone Rafli Fasha kepada Enewsindonesia.com siang tadi.
“Hari ini telah kami dapatkan informasi dari seluruh Media bahwa tidak ada kenaikan Harga BBM subsidi sebagaimana yang dicanangkan oleh Presiden RI. Namun, perlu dipahami bersama bahwa sebagai Kader Himpunan Mahasiswa Islam yang merupakan bagian dari pada masyarakat sipil yang juga sebagai organisasi Perjuangan tidak akan tinggal diam,” ujar Rafli.
Dia melanjutkan, pihaknya akan selalu menjaga dan mengontrol serta mengawasi seluruh rencana kebijakan pemerintah termasuk kebijakan BBM ini.
“Kami juga akan tetap melanjutkan ke ranah Legislatif Kabupaten Bone untuk menempuh Jalur RDPU guna memastikan bagaimana kita mengawal bersama Alokasi BBM bersubsidi ini tetap tepat arah dan tepat guna sebagaimana peruntukannya,” lanjutnya.
Rafli menyebut, pihaknya kami akan mengadakan RDPU pada tanggal 5 September 2022 di kantor DPRD Kabupaten Bone melalui penyampaian Surat pemberitahuan yang dilayangkan hari ini di DPRD Kabupaten Bone.
“Tapi tentu kami menunggu balasan kesiapan DPRD Bone untuk melakukan RDPU bersama HMI cabang Bone serta seluruh pihak terkait khususnya isu BBM ini untuk hadir dalam agenda RDPU itu,” pungkasnya.
