ENEWSINDONESIA.COM, MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) gagal mengajukan tiga nama calon Pj Gubernur Sulsel setelah rapat paripurna tidak memenuhi jumlah anggota dewan yang hadir.
Sidang yang sebelumnya diskorsing selama dua kali 30 menit tidak juga kuorum sehingga empat fraksi, yakni Golkar, PDIP, PAN, dan PKB meninggalkan ruang rapat paripurna.
Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika menyatakan pihaknya gagal mengusulkan tiga nama calon Pj Gubenur Sulsel ke Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
“Maka rapat paripurna untuk pengusulan nama calon Penjabat Gubenur Sulsel yang akan diumumkan DPRD Sulsel, sampai akhir rapat paripurna tidak memenuhi kuorum, untuk itu surat dari Mendagri yang meminta tiga nama diusulkan sampai tanggal 9 Agustus tidak dapat kami putuskan,” kata Ina usai sidang paripurna, Selasa (8/8/2023) malam.
A. Ikram Rifqi Ketum Badko HMI Sulselbar menyebut kegagalan DPRD Sulsel dalam menetapkan 3 Calon PJ Gubernur mempertontonkan ketidakbecusan para wakil rakyat dalam mengawal segala kebijakan di Sulawesi Selatan.
“Sikap para anggota DPRD Provinsi Sulsel yang tidak hadir pada rapat paripurna tersebut wajib dipertanyakan, dan tidak pantas untuk dipilih kembali sebagai wakil rakyat Sulawesi Selatan,” kata Ikram, Kamis (10/8/2023).
Lebih lanjut Ikram menyayakan, sikap anggota DPRD Sulsel tentunya mencederai kepercayaan dan amanah dari rakyat Sulsel untuk mengawal pemerintahan di Sulsel.
Menurutnya, penentuan PJ Gubernur ini adalah hal yang sangat penting terhadap kemajuan Sulsel kedepan.
“Sedangkan para anggota dewan yang terhormat itu memilih untuk menuruti para tuan dan puannya untuk tidak ikut pada Rapat Paripurna. Mungkin kalau rapat bahas anggaran atau deal-deal program pasti semuanya hadir lengkap,” sindir Ikram.
“Saya berharap ada media yang membocorkan nama-nama wakil rakyat Sulsel yang tidak hadir pada rapat paripurna tersebut agar masyarakat tahu yang mana wakil rakyat bekerja untuk rakyat dan yang mana bekerja untuk para tuan dan puannya, agar di momentum pileg 2024 mereka tidak dipercaya lagi oleh rakyat Sulsel,” sambungnya.
Alumni Pasca Sarjana Unhas ini juga berpesan bahwa siapapun jadi PJ Gubernurnya nanti wajib untuk kita kawal kebijakannya dan jangan sampai lolos untuk ikut bermain menggunakan perangkat daerah dalam rangka memenangkan pemilu 2024 nanti baik itu Pilpres, Pileg, Pilgub dan Pilkada.
“Sedangkan untuk para wakil rakyat di Sulsel saya harap untuk tidak mempermainkan perasaan masyarakat Sulsel dengan janji-janji politik yang disampaikan di setiap kampanyenya, sedangkan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai wakil rakyat tidak pro terhadap kepentingan orang banyak namun hanya memenuhi hasrat para tuan dan puannya masing-masing,” pungkasya. (Am)
