ENEWSINDONESIA.COM, BONE ▪︎ Anggota Komisi 1 DPRD Bone dari Partai Gerindra, Fahri Rusli kembali mempertanyakan tindak lanjut polemik perekrutan PPPK Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone. Menurutnya pihak Pemda Bone lamban menangani hal tersebut.
“Keputusan Kemendagri melalui surat balasan yang kami terima sudah jelas dan regulasinya pun sudah dijelaskan dalam surat tersebut. Lantas apa kendala pihak Pemda Bone yang terkesan tak ada progres hingga saat ini,” ujarnya kepada Enewsindonesia.com, Selasa (30/1/2024).
Lebih lanjut disampaikannya, BKN Regional IV menyampaikan bahwa pihak Pemda Bone harus hati-hati, sebab ada konsekwensi yang besar apabila dalam memaksakan hasil seleksi yang dianggap tidak sesuai dengan fungsi dan bidangnya, maka bisa saja formasi tersebut hilang.
“Jangan biarkan polemik ini berlarut-larut, Pemda Bone harus gerak cepat atasi masalah ini,” tegasnya.
Ditambahkannya, sudah jelas Kemendagri sudah memberikan petunjuk sesuai regulasi yang ada, sisa dijalankan sebagaimana mestinya.
“Apa sih susahnya dijalankan sesuai regulasi yang ada yang telah dijelaskan Kemedagri?” Tutupnya.
Sebelumnya diwartakan, puluhan petugas Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan mendatangi Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bone, Kamis (21/12/2023) lalu.
Para petugas Damkar ini protes Panitia Seleksi Daerah (Panselda) di BKPSDM yang telah meloloskan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang tidak sesuai dengan keahliannya.
