ENEWSINDONESIA.COM, MOROTAI – DPRD Kabupaten Pulau Morotai Maluku Utara menggelar rapat paripurna membahas kembali Rancangan Kebijakan Umum Angaran – Prioritas Plafon Angaran Sementara (KUA-PPAS) Angaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2023.
Pembahasaan lanjutan tersebut digelar di ruang paripurna dihadiri Badan Angaran (Bangar) DPRD Morotai dan Tim Angaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pulau Morotai.
Ketua TAPD sekaligus Sekertaris Daerah Revi Dara menyebut bahwa TAPD dan Banggar sudah menyetujui masalah KUA-PPAS.
“Jadi sudah tidak ada masalah lagi, tinggal bagaiman prosesnya untuk penandatanganan nota kesepahaman,” ucap Revi Dara.
Lanjut Revi Dara, intinya tahapan KUA-PPAS sudah selesai, mengenai angka-angka dan kalkulasi lainya sudah disepakati. Kemudian untuk nota kesepahaman mungkin besok sudah akan dilakukan.
Dijelaskan, tidak ada penambahan anggaran lagi, yang penting tahapanya bisa berjalan sesuai kesepakatan bersama dengan nilai yang ada.
“Yang sangat penting DPRD dengan pihak Pemerintah Daerah itu telah melaksanakan tahapan dan sudah disetujui KUA-PPAS yang dianjukan kemarin,” ungkapnya
Selain itu, terkait Dana Insentif Daerah (DID) kata dia, Pemda harus berinovasi jika ingin mendapatkan anggaran.
“Kan sementara proses inovasi, ini lagi dinilai dan tinggal menunggu hasil penilaian dari Kemendagri. Setelah itu, dapat atau tidak semua dari hasil penilaian inovasi tersebut,” tuturnya.
Wakil Ketua DPRD Judi Dadana menambahkan, pihaknya akan menyesuaikan agenda lanjutan paripurna penandatangana nota kesepahaman.
“Tadi semua Dinas-Dinas punya pagu indikatif dan pegangaran DPRD sudah disepakati 11,2 Miliar,” jelas Judi Dadana ,DPRD, Faksi Partai PDIP itu.
“Yang pasti KUA-PPAS sudah disahkan dan tinggal menunggu informasi laripurna nota kesepahaman,” tambahnya.
