ENEWS, BONE •• Aksi demonstrasi yang digelar oleh Aliansi Rakyat Bone Bersatu (ARB2) pada Selasa, 19 Agustus 2025 di kantor Pemerintah Daerah Bone, menuntut penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kembali mendapat sorotan.
Pasalnya, muncul opini liar yang menggiring persepsi bahwa aksi tersebut ditunggangi oleh pihak tertentu dan bahkan diklaim terjadi mobilisasi massa dari luar daerah bahkan hingga ke persoalan Pilkada.
Menanggapi hal itu, Salah satu Koordinator Lapangan aksi sekaligus Ketua Pengurus Cabang Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila (PC Sapma PP), Taufiqurrahman menegaskan bahwa narasi tersebut tidak berdasar.
“Kami sangat menyayangkan adanya pihak yang justru membangun narasi yang tidak tepat. Narasi seperti ini hanya mengaburkan apa yang menjadi tuntutan massa aksi, yaitu menolak kenaikan PBB-P2 yang dianggap membebani rakyat kecil,” ujarnya, Jumat (22/8/2025).
Pihaknya menilai, tudingan soal adanya kepentingan tertentu di balik aksi hanya upaya melemahkan gerakan rakyat.
Padahal kata Taufiq, demonstrasi ini murni lahir dari keresahan masyarakat Bone yang merasa terbebani oleh kebijakan kenaikan pajak hingga berlipat ganda.
“Yang merasa resah dengan kebijakan itu, dan siapau yang peduli, silakan ikut dengan satu tujuan dan tak ada embel-embel lain di dalamnya,” katanya.
Dengan adanya kabar miring ini tambah Taufiq, ARB2 berharap publik tidak terjebak pada opini yang menyesatkan.
“Suara rakyat harus tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah, bukan justru dipatahkan oleh framing-framing yang menyesatkan,” tandasnya.
Sebelumnya, aksi demonstrasi penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan berujung ricuh, Selasa (19/2/2025).
Bentrok antara massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bone Bersatu dan pihak kemananan dari TNI/Polri dan Satpol PP tak terhindarkan.
Sekira pukul 22.30 Wita Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Bone akhirnya menggelar konferensi pers di ruang kerja Wakil Bupati Bone.
“Kenaikan PBB-P2 ditunda dan akan dievaluasi ulang. Bagi yang sudah terlanjur membayar akan kembali disesuaikan,” katanya dalam konferensi pers tersebut.
