ENEWSINDONESIA.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman mempertanyakan sikap Menkopolhukam Mahfud MD sebagai Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang tidak menyelesaikan persoalannya secara internal.
Menurutnya sebagai ketua komite tugasnya mengkoordinasi secara cermat terkait permasalahan transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), lantas setelah itu publik layak disajikan informasi yang sudah matang.
“Jadi yang disampaikan kepada publik adalah informasi publik yang sudah digodok dan sudah matang. Itu Undang-Undang KIP (keterbukaan Informasi Publik). Bapak kan bukan pengamat politik,” tandas Benny saat rapat kerja bersama dengan Menkopolhukam dan Ketua PPATK, di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023).
Lebih lanjut, Benny menyampaikan bahwa sesuai dengan UU KIP, pejabat publik seharusnya hanya menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Sehingga rakyat tidak dibuat bingung dan berspekulasi secara liar atas informasi yang belum tuntas.
“Bapak kan pejabat publik, wajib menyampaikan informasi publik, sesuai dengan undang-undang KIP, apa yang dimaksudkan informasi publik itu jelas didefinisikan, dan itu disampaikan pejabat publik kepada publik, pejabat publik tidak boleh menyampaikan kepada publik isu yang tidak jelas asal-usulnya, atau masalah yang belum ada pembahasan, belum ada pembicaraan, belum ada penyelesaian,” paparnya. (*)
