Enewsindonesia.com – Setelah melalui tahapan pembahasan yang cukup panjang, akhirnya naskah perjanjian Hibah daerah (NPHD) hari ini disepakati dan ditandatangani oleh pemerintah daerah Kabupaten Mamuju dan KPU Mamuju dalam acara yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Mamuju, Selasa 1 Oktober 2019.
Mewakili Bupati, Sekretaris Daerah H. Suaib mengatakan pemerintah bersama dengan KPU Mamuju sudah menyepakati anggaran Pilkada 2020 sebesar Rp. 28 Milyar.
“Meskipun belum dapat mengakomodasi permintaan KPU yang mencapai Rp 39 Milyar lebih, namun mengingat kapasitas kemampuan anggaran yang terbatas sehingga nilai tersebut adalah angka yang telah di rasionalisasi bersama, antara TPAD dengan KPU,” kata Suaib.
Ia berharap dengan hibah anggaran tersebut dapat diaktualisasi KPU untuk melaksanakan Pilkada tahun 2020 mendatang.
Sementara, Ketua KPUD Kab. Mamuju Hamdan Dangkang menyampaikan, anggaran hibah daerah sudah di rasionalisasikan termasuk mengurangi asumsi pasangan calon dari lima menjadi tiga pasangan calon.
“Anggaran itu tentunya bakal kami maksimalkan. Kami juga sudah buat fakta integritas sehingga penganggaran betul-betul dilaksanakan sesuai ketentuan,” ungkap Hamdan.
Namun, Hamdan menyebut, KPU RI telah mengusulkan supaya honor petugas Ad Hoc dinaikkan sesuai Upah Minimum Regional (UMR) setiap Provinsi. Jika kemarin honor ketua KPPS hanya Rp 550 ribu, maka naik menjadi sekira Rp 1 juta.
“Kalau itu disetujui Kemenkeu (Kementerian Keuangan, red), kami kekurangan Rp 4,5 miliar. Tapi kita tunggu tindak lanjutnya, tentu akan dibicarakan lagi dengan Pemkab Mamuju,” tutupnya.(adhi)
Anggaran Pilkada Mamuju Rp. 28 M
Baca Juga
