ENEWS, JAKARTA — Kekosongan kursi Wakil Presiden pascamundurnya Gibran Rakabuming Raka memicu dinamika baru dalam peta kekuasaan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Direktur Eksekutif Strategic and Political Insight Network (SPIN), Mawardin Sidik, memandang bahwa penentuan suksesor di posisi orang nomor dua tersebut tidak boleh sebatas kompromi politik atau bagi-bagi kekuasaan, melainkan harus berpijak pada kebutuhan agenda prioritas negara—di mana duet Prabowo–Amran Sulaiman (PAS) dinilai memiliki kecocokan visi untuk mengawal target swasembada pangan.
Menurut Mawardin, Presiden Prabowo membutuhkan ketelitian tinggi dalam menimbang sosok pendamping untuk sisa masa bakti kabinet. Figur yang terpilih kelak memegang peranan strategis sebagai motor penggerak agar program nasional tetap berjalan optimal hingga akhir masa jabatan.
“Prabowo membutuhkan Wakil Presiden yang memiliki kapasitas, pengalaman pemerintahan, dan keselarasan visi dengan Presiden. Faktor kepercayaan politik juga penting karena Wakil Presiden akan menjadi mitra strategis dalam menjalankan pemerintahan,” ujar Mawardin dalam keterangannya di Jakarta.
Dari sejumlah figur yang berpotensi muncul ke permukaan, Mawardin menyebut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai salah satu sosok yang dinilai PAS untuk masuk dalam radar pertimbangan. Penilaian ini didasarkan pada relevansi rekam jejak Amran dalam menakhodai sektor pangan, yang dipadukan dengan pengalaman panjang di birokrasi serta dunia usaha.
Mawardin mengaitkan kapabilitas Amran dengan visi prioritas kabinet Prabowo yang menitikberatkan pada ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi.
Menurutnya, sektor pangan merupakan instrumen vital yang berdampak langsung pada stabilitas nasional, pengendalian inflasi, serta daya beli masyarakat.
“Ketahanan pangan merupakan salah satu agenda penting pemerintahan Prabowo. Amran memiliki pengalaman langsung dalam sektor tersebut. Pengalaman itu bisa menjadi modal untuk membantu Presiden mengawal agenda pembangunan, khususnya dalam memperkuat kemandirian pangan dan ekonomi nasional,” ungkapnya.
Secara rekam jejak, Mawardin menjabarkan bahwa kiprah Amran di lingkaran eksekutif sudah teruji lintas periode. Setelah menuntaskan masa tugas sebagai Menteri Pertanian pada rentang 2014–2019, ia kembali mendapat mandat untuk memimpin kementerian yang sama sejak Oktober 2023. Pengalaman dua periode tersebut dinilai menjadi bekal matang dalam mengurai persoalan birokrasi, merumuskan regulasi, hingga mengeksekusi program lapangan.
“Amran memiliki pengalaman pemerintahan yang tidak pendek. Ia pernah memimpin Kementerian Pertanian selama lima tahun dan kembali dipercaya dalam pemerintahan Prabowo. Ini menunjukkan bahwa ia memiliki pengalaman dalam mengelola kementerian dan memahami tantangan kebijakan publik,” jelasnya.
Nilai tambah lain yang disoroti Mawardin terletak pada irisan latar belakang Amran di luar birokrasi, yakni sebagai pelaku usaha dan akademisi. Selain berpengalaman membangun bisnis, Amran juga menyandang gelar doktor di bidang ilmu pertanian dari Universitas Hasanuddin. Perpaduan tiga latar belakang—birokrat, pengusaha, dan akademisi—dipandang relevan dengan kebutuhan duet kepemimpinan PAS untuk menjawab kompleksitas tantangan pembangunan ke depan.
“Amran memiliki pengalaman dari tiga lingkungan sekaligus, yakni pemerintahan, dunia usaha, dan akademik. Ini menarik untuk dipertimbangkan karena tantangan pemerintahan ke depan tidak hanya berkaitan dengan politik, tetapi juga ekonomi, investasi, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Kendati demikian, Mawardin turut memetakan sejumlah tokoh elite lain yang juga mengantongi modal politik tersendiri untuk masuk dalam bursa calon Wakil Presiden. Beberapa nama yang ia sebut antara lain Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Prasetyo Hadi, Ahmad Muzani, Zulkifli Hasan, serta Bahlil Lahadalia.
Ia menguraikan bahwa masing-masing tokoh membawa kekuatan yang berbeda bagi stabilitas kabinet.
Sufmi Dasco Ahmad dinilai memiliki pengalaman dalam komunikasi lintas parlemen, pemahaman aspek hukum, dan kecakapan konsolidasi politik. Sementara Sugiono dan Prasetyo Hadi memiliki pemahaman mendalam mengenai ritme kerja di lingkaran inti pemerintahan Prabowo. Di sisi lain, Zulkifli Hasan dan Bahlil Lahadalia membawa jejaring politik yang luas serta pengalaman panjang dalam memimpin organisasi dan kementerian.
“Setiap nama memiliki kelebihan dan konsekuensi politik masing-masing. Presiden tentu perlu melihat kebutuhan pemerintahan secara menyeluruh. Dalam konteks pengalaman pemerintahan dan pengelolaan sektor strategis, Amran merupakan salah satu figur yang dapat diperhitungkan,” terang Mawardin.
Untuk mengerucutkan pilihan sosok yang tepat mendampingi kepala negara, Mawardin merumuskan tiga parameter utama yang sebaiknya menjadi acuan Presiden: rekam jejak manajerial di birokrasi, kesamaan visi pembangunan, serta kemampuan merawat komunikasi harmonis dengan seluruh partai koalisi.
Selain aspek teknokratis, Mawardin mengingatkan pentingnya memperhitungkan efek elektoral menuju Pemilu 2029. Posisi Wakil Presiden secara otomatis memberikan panggung dan akses besar bagi pemegangnya untuk membangun basis legitimasi nasional.
“Prabowo harus memastikan bahwa Wakil Presiden yang dipilih benar-benar menjadi mitra strategis dalam pemerintahan. Keselarasan visi dan kepercayaan politik harus menjadi pertimbangan penting agar tidak muncul persoalan koordinasi maupun kompetisi kepentingan di dalam pemerintahan,” tegasnya.
Hal tersebut, lanjut Mawardin, bukan berarti Presiden harus mencari figur yang minim pengaruh politik.
Sebaliknya, calon pendamping Presiden tetap membutuhkan legitimasi yang memadai, namun memiliki kedewasaan untuk menomorsatukan agenda pemerintahan di atas kepentingan politik personal.
“Yang dibutuhkan adalah mitra yang kuat, memiliki pengalaman, bisa bekerja, dan dipercaya Presiden. Dalam konteks itu, Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang layak masuk dalam pembahasan. Rekam jejak dan pengalamannya dapat menjadi modal untuk membantu Prabowo menjalankan agenda pemerintahan,” ujarnya.
Secara prosedural, mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, di mana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan memilih satu dari dua nama kandidat yang diusulkan secara resmi oleh Presiden.
Proses ini sekaligus akan menjadi barometer bagi Prabowo dalam mengelola dinamika antarelite partai pendukung pemerintah.
“Pada akhirnya, ini bukan sekadar persoalan siapa yang menggantikan Gibran. Ini merupakan keputusan strategis yang akan memengaruhi efektivitas pemerintahan, stabilitas politik, dan arah konsolidasi kekuasaan hingga 2029. Presiden perlu memastikan figur yang dipilih mampu menjadi mitra kerja sekaligus memperkuat agenda pembangunan nasional,” tutup Mawardin.






