ENEWS MAMUJU •• Aksi demonstrasi yang berlangsung di depan Kantor Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) pada Senin (5/5/2025) kemarin tidak direspons langsung oleh Gubernur Suhardi Duka karena tidak berada di Sulbar.
Banyak yang mempertanyakan ketidakhadiran orang nomor satu di Sulbar itu. Menurut keterangan yang didapatkan bahwa Gubernur Sulbar, Suhardi Duka bersama wakilnya telah menjalankan tugas di Jakarta bertemu dengan beberapa menteri membahas beberapa program penting untung kemajuan Sulbar.
Hajrul Malik, Tim Ahli bidang antar lembaga mengungkapkan bahwa Gubernur Sulbar bersama enam bupati se-Sulawesi Barat tengah berada di Jakarta dalam rangka menghadiri serangkaian pertemuan strategis dengan tiga kementerian sekaligus.
Pertemuan hari pertama dilangsungkan bersama Menteri Transmigrasi dan dilanjutkan dengan pertemuan dengan Menteri Sosial serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Agenda ini merupakan bagian dari langkah strategis Pemerintah Provinsi Sulbar untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan program sosial di kawasan transmigrasi yang tersebar di empat kabupaten: Polman, Mamuju, Mateng, dan Pasangkayu.
“Pertemuan ini penting dalam memperjuangkan alokasi anggaran pusat untuk mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi,” ujar Hajrul Malik yang ikut mendampingi rombongan melalui keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Selasa (6/5/2025).
Agenda tidak berhenti di situ. Hari ini (6/5/2025), Gubernur dijadwalkan bertemu para pengusaha kelapa sawit untuk membahas optimalisasi pajak permukaan air, sumber pendapatan daerah yang sedang diperjuangkan agar memberi kontribusi lebih besar bagi pembangunan.
Sementara pada hari Rabu besok, rombongan akan melanjutkan agenda dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna mengonsolidasikan program ekonomi maritim, sebagai pondasi percepatan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka.
“Seluruh langkah ini adalah bagian dari tanggung jawab gubernur dalam memastikan kepentingan rakyat terlayani, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang,” lanjutnya.
Adapun terkait aksi demonstrasi hari ini, Pemprov Sulbar membuka ruang dialog dan memastikan bahwa aspirasi masyarakat tetap dihargai.
“Pemerintah menjamin tidak ada pembungkaman suara rakyat, namun juga memastikan tugas pemerintahan tetap berjalan untuk kepentingan yang lebih luas,” tandasnya.
Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Sulawesi Barat menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Sulbar menuntut agar aktivitas tambang yang ada di beberapa wilayah di Sulbar di hentikan.
Mereka juga menuntut aktivitas tambang yang ada di Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu dihentikan karena diaganggap merugikan masyarakat.
Jurnalis: Hasbi Waluyo.
