ENEWS BONE •• Menjelang Pilkada 2024, berbagai polemik mulai bermunculan. Mayoritas tentang politisasi petani. Petani telah menjadi komoditi yang ditransaksikan untuk kepentingan tertentu.
Seperti kasus yang muncul di Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel). Karena beda pilihan politik, salah satu pengecer pupuk tidak bisa mendapatkan lagi jatah pupuk dari distributor.
“Sudah hampir satu bulan distop jatah pupukku, karena beda pilihan,” sebut pengecer pupuk tersebut yang meminta identitasnya tak disebutkan saat dikonfirmasi sejumlah wartawan, Kamis (7/11/2024).
Bahkan, dirinya mengaku sudah menyetor uang sekira Rp21 juta.
“Sudah saya stor uang ke distributor Rp21 juta (sekitar satu truk pupuk itu), tapi tidak diberikan,” ungkapnya.
Ia pun mengungkapkan alasan kenapa suplai pupuk itu dihentikan.
“Alasannya, ada videoku masuk hadiri kampanye salah satu paslon, makanya dihentikan,” katanya.
Namun, dirinya belum sesumbar mengatakan nama paslon yang didukung oleh distributor pupuk tersebut.
“Kalau untuk kelompok tani yang terdampak itu sekitar 3 kelompok tani yang ambil pupuk di saya, sekitar 100 orang lebih,” jelasnya.
Selain itu ia mengungkapkan pihaknya sudah menghubungi distributor pupuk terkait dengan uang yang terlebih dahulu distorkan.
“Katanya mauji nakembalikan uang yang saya stor, tadi minta no.rek tapi belum ada ta,” tandasnya.
Redaksi Enews Indonesia pun mencoba mengkonfirmasi pihak distributor yang menyetop suplai pupuk tersebut yang diketahui bernama Hj. Lina. Namun tak memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.
Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaeman telah menegaskan bahwa tak boleh ada yang mempermainkan pupuk subsidi.
“Tidak boleh, wartawan (kalau menemukan) tulis! Kami juga sudah berkoordonasi ke Kapolri, ini harus kita kawal, karena ini prioritas pemerintah, kalau ada main-main, aku cabut izinnya. Sudah pasti itu,” kata Mentan Amran saat ditemui di salah satu warkop di sela-sela kunjungannya di kota Bone, Sabtu (31/8/2024) lalu. (Lee)
