ENEWS, MAMUJU ••》Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, menghadiri kegiatan Capacity Building Penyusunan Neraca Pangan yang diselenggarakan Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat di Hotel Matos, Mamuju, Kamis (21/5/2026).
Kegiatan tersebut mengusung tema “Membangun Data Pangan Terintegrasi untuk Memperkuat Ekonomi Daerah” dan diikuti sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta perwakilan Dinas Ketahanan Pangan dari enam kabupaten di Sulawesi Barat.
Dalam sambutannya, Junda Maulana menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia atas pelaksanaan kegiatan yang dinilai sangat penting dalam mendukung penyusunan kebijakan pangan berbasis data di Sulawesi Barat.
Menurutnya, keberadaan neraca pangan akan memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi ketersediaan pangan di setiap daerah sehingga pemerintah dapat mengambil langkah yang cepat dan tepat dalam menjaga stabilitas pangan.
Junda menegaskan bahwa digitalisasi menjadi faktor utama dalam memperkuat sistem pemantauan pangan daerah. Dengan dukungan teknologi, pemerintah dapat memperoleh informasi secara cepat untuk mendukung pengambilan keputusan.
“Digitalisasi adalah hal yang utama untuk bisa memantau perkembangan pangan di daerah kita. Dengan digitalisasi, kita tidak perlu lagi menguras energi untuk mencari informasi karena data pangan dapat diperoleh dengan cepat kapan saja dan di mana saja, sehingga kebijakan yang dikeluarkan juga bisa lebih cepat,” kata Junda Maulana.
Ia juga meminta seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan serius dan memahami metodologi penyusunan neraca pangan secara menyeluruh, mulai dari pencatatan stok awal, produksi, konsumsi langsung, kebutuhan industri, hingga data ekspor yang mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian.
Junda mengingatkan pentingnya harmonisasi data sektoral sebagaimana arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka. Menurutnya, perbedaan data antarinstansi dapat berdampak pada ketepatan kebijakan yang diambil pemerintah daerah.
“Data sektoral ini perlu diharmonisasi sehingga tidak terjadi perbedaan data. Jadikan neraca pangan sebagai dasar kebijakan agar pemerintah dapat mengetahui komoditas apa yang harus didorong dan komoditas apa yang sedang bermasalah,” tegasnya.
Selain itu, ia meminta proses penyusunan data pangan dilakukan melalui verifikasi lapangan secara langsung dari tingkat petani hingga konsumen. Melalui langkah tersebut, data yang dihasilkan diharapkan lebih akurat dan mampu menjadi dasar yang kuat dalam mendukung ketahanan pangan serta pertumbuhan ekonomi daerah di Sulawesi Barat. (Hasbi Waluyo)
