Enewsindonesia.com Mamuju : Kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) sangat berimbas pada APBD Mamuju.
Betapa tidak, iuran yang awalnya Rp 25 ribu naik menjadi Rp 45 ribu per orang setiap bulan. Sementara Pemkab Mamuju belum memiliki akumulasi kenaikan seluruh biaya pasca kenaikannya.
“Tentu sangat mempengaruhi kemampuan daerah. Kenaikannya hampir 100 persennya mengalami kenaikan,” kata Habsi, di ruang kerjanya Selasa, 5 November.
Kepala Bidang Anggaran, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mamuju, Ibrahim mengatakan, belum mendapat petunjuk soal pembayaran PBI BPJS Kesehatan.
“Kemarin ada pertemuan di provinsi. Namun, suratnya baru saya terima pada 4 November. Sementara pertemuannya mulai 1 hingga 2 November,” sebut Ibrahim.
Ibrahim menyayangkan, pertemuan tersebut tak bisa ia hadiri. Padahal, pertemuan itu penting untuk mengetahui berapa kenaikan iuran PBI.
“Harus ditahu berapa persen yang naik. Karena saat ini anggaran yang disiapkan sekira Rp 18 miliar, seperti tahun sebelumnya. Jika memang Rp 18 miliar tidak cukup tentu di bakal disikapi di APBD Perubahan 2020 nantinya,” ujar Ibrahim.
Ibrahim berharap, kenaikan iuran PBI tak seperti kenaikan peserta mandiri. Menurutnya, jika ada tambahan anggaran dari pemerintah pusat tentu APBD tidak terlalu terbebani.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial (Dinsos) Mamuju, Muhammad Ibrahim menuturkan, saat ini pihaknya akan mendata jumlah pengguna PBI yang sudah meninggal dan pindah daerah. Menurutnya, hal tersebut dilakukan untuk mengurangi jumlah dan anggaran yang terbuang percuma.
“Saya berharap lepala desa dan lurah juga turun tangan mendata warganya,” jelas Ibrahim.
Ibrahim mengaku, saat ini belum ada keputusan BPJS pusat terkait jumlah kenaikannya.
“Semoga tidak naik, karena kondisi keuangan masih belum baik. Saat ini total PBI sebanyak 102 ribu jiwa dari total kuota 115 ribu jiwa,” pungkasnya
