ENEWS, MAMUJU ••》Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Desa Tamalea, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Senin (2/11/2026), menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) untuk mendesak percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan pemerataan jaringan internet di wilayah pedalaman.
Gubernur Sulbar Suhardi Duka secara langsung menyampaikan persoalan keterbatasan akses jalan menuju Kecamatan Kalumpang dan Bonehau. Hingga kini, pembangunan jalan di wilayah tersebut berjalan lambat akibat keterbatasan anggaran dan beratnya kondisi geografis.
Suhardi Duka mengungkapkan, kemampuan fiskal daerah hanya memungkinkan pembangunan jalan sekitar 2 hingga 3 kilometer setiap tahun. Kondisi itu membuat konektivitas wilayah pedalaman membutuhkan intervensi anggaran pemerintah pusat.
Ia berharap kunjungan Wapres Gibran menjadi pintu masuk bagi percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah yang selama ini tertinggal dari sisi aksesibilitas.
“Kami berharap ada dukungan pemerintah pusat agar pembangunan jalan menuju wilayah pedalaman, khususnya Kalumpang, bisa dipercepat,” demikian aspirasi yang disampaikan Gubernur.
Selain infrastruktur jalan, persoalan jaringan telekomunikasi juga menjadi perhatian serius. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (DKPS) Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menyebut Bonehau, termasuk Desa Tamalea, masih berada dalam wilayah blank spot atau memiliki kualitas sinyal yang lemah.
Menurut Ridwan, pemerintah daerah terus mengupayakan penanganan wilayah tanpa akses komunikasi tersebut. Bahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktorat Akselerasi Infrastruktur Kementerian Komunikasi dan Digital serta Direktur Teknis Telkomsel Pusat di Jakarta.
Hasil koordinasi tersebut membuka peluang bagi Sulbar untuk mengusulkan penanganan wilayah blank spot pada 2027.
“Kami sudah mendapatkan ruang untuk mengusulkan penanganan blank spot pada 2027. Ini menjadi peluang yang harus segera ditindaklanjuti,” ujar Ridwan.
Saat ini, DKPS Sulbar juga berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk mengidentifikasi dan mengusulkan tiga titik desa prioritas. Kriteria yang dipertimbangkan meliputi jumlah penduduk, konsentrasi permukiman, ketersediaan listrik 24 jam, serta akses jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat.
Ridwan menjelaskan, sesuai arahan Gubernur, Pemprov Sulbar merencanakan kerja sama langsung dengan Telkomsel untuk menghadirkan jaringan seluler 4G di desa-desa yang belum terjangkau sinyal.
“Sebagai tahap awal, akan dilaksanakan pilot project di beberapa titik yang diupayakan dapat terealisasi pada 2027,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap dukungan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten dapat mempercepat pemerataan infrastruktur. Sebab, keterisolasian jalan dan jaringan komunikasi masih menjadi hambatan masyarakat pedalaman dalam mengakses pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi. (HW/*)
