ENEWS, MAMUJU ••》Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) menjadikan peringatan HUT ke-22 Sulbar sebagai momentum mengevaluasi dampak pembangunan terhadap kehidupan masyarakat. Ia menegaskan, pertumbuhan ekonomi dan capaian pemerintah harus diukur dari manfaat nyata yang dirasakan rakyat.
Hal itu disampaikan Suhardi saat memimpin upacara HUT ke-22 Sulbar di Lapangan Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (22/9/2026).
Mengusung tema “Mengabdi dan Berkarya Bersama Menuju Sulbar Maju dan Sejahtera”, SDK mengingatkan agar tema tersebut tidak berhenti sebagai slogan, tetapi menjadi pedoman dalam menjalankan kebijakan dan penggunaan anggaran.
“Mengabdi berarti menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Bagi saya, mengabdi berarti menggunakan kewenangan untuk menyelesaikan masalah rakyat,” tegasnya.
Ia menyebut PDRB per kapita Sulbar meningkat dari sekitar Rp4,45 juta pada 2004 menjadi Rp46,65 juta pada 2025. Namun, pertumbuhan tersebut harus diikuti peningkatan pendapatan, pembukaan lapangan kerja dan penurunan kemiskinan.
Di sektor infrastruktur, anggaran peningkatan dan rehabilitasi jalan, jembatan serta irigasi naik dari Rp85,03 miliar pada 2025 menjadi Rp200 miliar pada 2026. Pemerintah juga mengalokasikan lebih dari Rp34 miliar untuk bantuan pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, serta sekitar Rp10 miliar untuk UMKM.
SDK menyebut angka kemiskinan Sulbar pada September 2025 tercatat 10,18 persen atau sekitar 149,88 ribu jiwa. Ia menegaskan, penurunan angka kemiskinan belum cukup selama masih banyak warga membutuhkan dukungan pemerintah.
“Pekerjaan kita belum selesai. Tugas kita memastikan mereka bukan hanya keluar dari garis kemiskinan, tetapi benar-benar naik kelas dan memiliki kehidupan yang lebih baik,” ujarnya.
Pada sektor kesehatan, Pemprov Sulbar mengalokasikan sekitar Rp31,82 miliar untuk perluasan layanan kesehatan, penanganan stunting, pemenuhan gizi dan kebutuhan dokter spesialis. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulbar pada 2025 mencapai 71,16.
Di bidang pendidikan, jumlah penerima beasiswa meningkat dari 561 orang pada 2025 menjadi 1.040 orang pada 2026 dengan anggaran lebih dari Rp7 miliar. Pemerintah juga mengklaim jumlah anak tidak sekolah berkurang lebih dari 3.000 orang dari angka sebelumnya yang mencapai lebih dari 37 ribu.
Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka Sulbar pada Mei 2026 berada di angka 2,8 persen. Untuk memperluas kesempatan kerja, pemerintah menjalankan program padat karya di 334 titik dengan anggaran Rp50,94 miliar yang disebut menyerap sekitar 7.900 tenaga kerja.
SDK juga menyoroti pemerataan pendapatan. Ia menyebut Gini Ratio Sulbar pada Maret 2026 sebesar 0,314, lebih rendah dibandingkan angka nasional 0,368. Menurutnya, pembangunan harus menghasilkan pertumbuhan yang manfaatnya dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Ia mengingatkan, capaian dan penghargaan yang diterima pemerintah daerah bukan alasan untuk berpuas diri. Berbagai tantangan, mulai dari kemiskinan, bencana alam, pendidikan, kesehatan hingga ketimpangan, masih membutuhkan kerja serius dan kolaborasi lintas sektor.
SDK turut meminta insan pers menjalankan fungsi kontrol secara independen serta menyampaikan informasi akurat. Pemerintah, kata dia, harus terbuka terhadap kritik dan bersedia memperbaiki kekurangan.
“Sulawesi Barat tidak akan maju hanya dengan kerja seorang gubernur atau pemerintah. Sulbar baru akan maju ketika seluruh masyarakatnya bergerak dalam satu semangat,” tandasnya.
Upacara tersebut dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh, di antaranya Gubernur Sulbar periode 2017–2022 Andi Ali Baal Masdar, Konsul Jenderal Australia Sanci Davis, pimpinan DPRD, Pangdam XXIII/Palakka, Kapolda Sulbar, para bupati, Forkopimda, tokoh masyarakat, serta perwakilan instansi dan organisasi. (HW/*)
