.
Enewsindonesia.com, Mamuju : Wakil Ketua II DPRD Mamuju, Andi Dody Hermawan meminta Badan Kehormatan (BK) mengidentifikasi legislator yang kerap mangkir.
Ia mengaku sering melihat legislator absen dalam pembahasan. Baik di pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.
“Harus teridentifikasi dengan jelas. Supaya diketahui siapa yang hadir dan tidak,” kata Andi Dody, Senin 25 November 2019.
Jika sudah, kata dia, daftar legislator itu diberikan teguran secara lisan atau persuasif. Bila masih, maka teguran tertulis pun harus dilayangkan. Disiplin harus jadi perhatian guna memaksimalkan pembahasan antara eksekutif dan legislatif. Sekaligus mengimplementasikan tata terbit (tatib) sebagai pedoman berparlemen.
“Bukan sadis, cuma kan tidak elok kalau eksekutif hadir semua, sementara teman-teman banyak yang tidak hadir. Sementara ada tatib yang sudah disepakati. Harus diimplementasikan,” sebutnya.
Harusnya, kata Andi Dody, naiknya tunjangan legislator melalui PP Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Anggota DPRD mampu menstimulasi dewan untuk memaksimalkan kehadiran.
“Tetapi tidak ada perubahan. Ini yang saya sayangkan,” tandas Andi Dody.
,
