ENEWS JAKARTA •• Melalui Rapat Paripurna, DPR RI, menetapkan ketua, anggota, dan lingkup serta mitra kerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Selasa (22/10/2024). Total ada 20 AKD, terdiri dari 13 Komisi dan 7 Badan.
Anggota DPR RI dari Farkasi Gerindra Dapil Sulawesi Selatan (Sulsel) II Andi Iwan Darmawan Aras kembali ditugaskan sebagai wakil ketua Komisi V di periode ketiganya.
“Kita sebagai kader siap ditugaskan di mana saja. Di periode ketiga ini Fraksi Gerindra kembali menugaskan kita di komisi V. Kita siap dan berkomitmen mengawal anggaran pembangunan infrastruktur di Sulsel di DPR RI Senayan,” kata Ketua Umum Kadin Sulsel itu.
Selain itu, Andi Muawiyah Ramly dari Fraksi PKB kembali ditugaskan di Komisi X DPR RI sedangkan Andi Yuliani Paris ditugaskan di Komisi XI.
Berikut Pembagian Komisi 24 Anggota DPR RI Dapil Sulsel:
Komisi I
– Syamsu Rizal (PKB)
– Frederik Kalalembang (Demokrat)
Komisi II
-Taufan Pawe (Golkar)
-Agustina Mangande (Golkar)
Komisi III
– Andi Amar Ma’ruf Sulaiman (Gerindra)
– Rudianto Lallo (Nasdem)
– Rusdi Masse (Nasdem)
– Andi Muzzakkir Aqil (Demokrat)
Komisi V
– Andi Iwan Darmawan Aras (Wakil Ketua Komisi/Gerindra)
– Hamka B Kady (Golkar)
– Teguh Iswara Suardi (Nasdem)
Komisi VI
– Nurdin Halid (Wakil Ketua Komisi/Golkar)
– Unru Baso (Gerindra)
– Ismail Bachtiar (PKS)
Komisi VII
– Achmad Dg Sere (Nasdem)
– Azikin Solthan (Gerindra)
Komisi IX
– Ashabul Kahfi (PAN)
Komisi X
– La Tinro La Tunrung (Gerindra)
– Eva Stevany Rataba (Nasdem)
– Andi Muawiyah Ramly (PKB)
– Muslimin Bando (PAN)
Komisi XI
– Andi Yuliani Paris (PAN)
Komisi XII
– Ridwan Andi Wittiri (PDIP)
– Meity Rahmatia (PKS).
Mitra Kerja Masing-masing Komisi:
– Komisi I
Ruang lingkup: Pertahanan, Luar Negeri, dan Informatika
Mitra kerja:
1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi dan Digital
4. Panglima TNl/Mabes TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU
5. Badan Intelijen Negara (BIN)
6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
8. Badan Keamanan Laut (Bakamla)
9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
10. Dewan Pers
11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
12. Komisi Informasi Pusat (KIP)
13. Lembaga Sensor Film (LSF)
-Komisi II
Ruang lingkup: Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur
Mitra kerja:
1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
8. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)
10. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
11. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
12. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
-Komisi III
Ruang lingkup: Penegakan Hukum
Mitra kerja:
1. Kejaksaan Agung
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung
5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
6. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
8. Badan Narkotika Nasional (BNN)
-Komisi IV
Ruang lingkup: Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan
Mitra kerja:
1. Kementerian Pertanian
2. Kementerian Kehutanan
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Badan Urusan Logistik (Bulog)
5. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)
6. Badan Pangan Nasional (Bapanas)
7. Badan Karantina Indonesia
-Komisi V
Ruang lingkup: Infrastruktur dan Perhubungan
Mitra kerja:
1. Kementerian Pekerjaan Umum
2. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Kementerian Perhubungan
4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
5. Kementerian Transmigrasi
6. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
7. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)
-Komisi VI
Ruang lingkup: Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha, BUMN
Mitra kerja:
1. Kementerian Perdagangan
2. Kementerian BUMN
3. Kementerian Koperasi
4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)
7. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)
8. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)
-Komisi VII
Ruang lingkup: Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Sarana Publikasi
Mitra kerja:
1. Kementerian Perindustrian
2. Kementerian Pariwisata
3. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
4. Kementerian UMKM
5. Badan Standardisasi Nasional (BSN)
6. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)
7. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)
8. Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara
-Komisi VIII
Ruang lingkup: Agama, Sosial, dan Perempuan dan Anak
Mitra kerja:
1. Kementerian Agama
2. Kementerian Sosial
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
6. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
7. Badan Wakaf Indonesia (BWI)
8. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
Komisi IX
Ruang lingkup: Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial
Mitra kerja:
1. Kementerian Kesehatan
2. Kementerian Ketenagakerjaan
3. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
4. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/KBP2MI
5. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJS Kesehatan)
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)
8. Badan Gizi Nasional
-Komisi X
Ruang lingkup: Pendidikan, Olah Raga, Riset
Mitra kerja:
1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
3. Kementerian Kebudayaan
4. Kementerian Pemuda dan Olahraga
5. Perpustakaan Nasional (Perpusnas)
6. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
7. Badan Pusat Statistik
-Komisi XI
Ruang lingkup: Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, Sektor Jasa Keuangan
Mitra kerja:
1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Bank Indonesia (BI)
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
6. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
7. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
10. BUMN (PMN dan Privatisasi)
-Komisi XII
Ruang lingkup: ESDM, lingkungan hidup, dan investasi
Mitra kerja:
1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan
3. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
4. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
5. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
6. Dewan Energi Nasional (DEN)
7. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
8. Badan Informasi Geospasial (BIG)
-Komisi XIII
Ruang lingkup: reformasi, regulasi, dan HAM
Mitra kerja: hukum dan HAM
1. Kementerian Hukum
2. Kementerian HAM
3. Kementerian Sekretariat Negara
4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
5. Komnas HAM
6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
8. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
9. Sekretariat Jenderal DPD RI
10. Sekretariat Jenderal MPR RI
11. Kantor Staf Presiden (KSP)
-Badan Anggaran
Mitra kerja:
1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
5. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
6. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
7. Kementerian Koordinator Bidang Pangan
(Abdul Gafur)
