ENews, Wajo •• Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Fraksi Gerindra, Ibnu Hajar mendesak Pemerintah Kabupaten Wajo agar memberi perhatian khusus kepada masyarakat Kecamatan Belawa lantaran kerap menjadi langganan banjir.
“Pemkab Wajo harus peka melihat kondisi tersebut dan bisa secara serius segera melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian PU, walau kewenangan Bendungan Gerak ada di pemerintah pusat, tapi Pemkab Wajo tidak boleh lepas tanggung jawab karena ini menyangkut hidup masyarakat Wajo khususnya bagi masyarakat Kecamatan Belawa,” kata Ibnu Hajar, Jumat (1/8/2025).
Politisi Gerindra itu mengatakan, masyarakat belawa menderita akibat dari dampak luapan air yang sering terjadi sejak lima tahun terakhir.
“Sejak lima tahun lalu, Belawa selalu menjadi langganan banjir saat musim penghujan. Di mana hal tersebut menyebabkan kerugian materi dan gagal panen, ” ujarnya.
Ia menyinggung, adanya perbedaan sikap dan kebijakan dari Pemkab Wajo terhadap masyarakat Kecamatan Belawa dan kecamatan Tempe.
“Jangan hanya fokus kepada wilayah kota kemudian mengesampingkan wilayah pedesaan. Tahun 2025 ini Pemkab Wajo memberikan anggaran Rp miliar untuk penanganan banjir Kecamatan Tempe, sedangkan nasyarakat Kecamatan Belawa sudah bertahun-tahun menderita akibat banjir namun tidak diberikan anggaran, jangankan disentuh anggaran kunjungan dari pemerintah daerah saja jarang.” ucapnya, dengan nada kesal.
Ibnu menjelaskan, bahwa menurut warga pesisir danau di Kecamatan Belawa, banjir yang sering datang akibat adanya dampak dari bendungan gerak di Kecamatan Tempe.
“Warga menilai keberadaan Bendungan Gerak Tempe tersebut harus ditinjau ulang karena sangat merugikan masyarakat dan dianggap menjadi salah satu faktor penyebab, karena sejatinya pembangunan adalah untuk meningkatkan perekonomian rakyat bukan malah menyengsarakan rakyat,” tutupnya.
