ENEWSINDONESIA.COM, BONE ▪︎ Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) telah memulai pembangunan Pelabuhan Pattiro Bajo jadi pelabuhan logistik.
Dari informasi yang dihimpun, Pemprov Sulsel mulai melelang pengerjaan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai tahap awal Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Pattiro Bajo.
Pantauan Enewsindonesia.com di Lelang Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sulsel, lelang mulai dibuka pada 8 Maret 2024, dimana masing masing-masing pagu anggaran yang diajukan untuk Amdal sebesar Rp736,8 juta dan perencanaan sebesar Rp592 juta.
Pelabuhan Pattiro Bajo sendiri telah diproyeksi akan menjadi proyek prestisius Provinsi di Kabupaten Bone, yang mana akan menyulap pelabuhan ini menjadi kawasan peti kemas dan jalur tol laut di wilayah Teluk Bone.
Rencananya, pelabuhan ini akan menjadi sandaran bagi kapal-kapal skala masif yang akan mengarah ke kawasan timur Indonesia.
Pj Bupati Bone, Andi Islamuddin mengatakan, telah membicarakan lebih lanjut hal ini dengan Pj Gubernur Sulsel, dimana rencana anggaran untuk pembangunan fisik dari proyek ini akan digelontorkan sebesar Rp300 miliar.
“Kalau tidak salah sementara Kementerian Perhubungan akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 miliar untuk pembangunan Pelabuhan Pattiro Bajo. Kami mohon doa dari teman-teman semoga apa yang jadi harapan ini bisa terealisasi,” ujarnya, Kamis (21/3/2024).
Andi Islamuddin menuturkan, rencana pembangunan proyek ini disebut cukup mendesak khusunya untuk angkutan barang ke Makassar. Dengan adanya jalur ini, maka skala angkutan barang bisa lebih masif, dan biaya angkutan lebihi murah.
Dikatakannya, selama ini angkutan barang masih mengandalkan jalur darat yang dari sisi cost cukup tinggi, ditambah waktu pengantaran yang disebut tidak efisien.
“Jadi dengan adanya ini maka pengangkutan ke Makassar untuk barang bisa lebih baik lagi,” ujarnya.
Sebeluumnya untuk tahun ini lebih dahulu telah diajukan anggaran untuk pembenahan kawasan Pelabuhan mencakup areal jalan masuk pelabuhan sebesar Rp39 miliar.
Dia mengatakan usulan ini telah direspon baik oleh Kementerian Dalam Negeri, dimana beberapa hari lalu, Dirjen Perhunungan Laut sudah datang melakukan peninjauan lokasi yang dimaksud untuk melihat kelayakannya.
“Apakah Pelabuhan Pattiro Bajo ini layak untuk dijadikan pelabuhan atau dermaga untuk pengangkutan barang dan orang,” ujarnya.
Sementara itu, peluang investasi di kawasan ini juga disebut akan terdongkrak.
Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Bone, Askar secara terpisah menyampaikan, pelabuhan menjadi kewenangan penuh dari Provinsi.
Meski demikian, pihaknya siap mendukung penuh, termasuk pembenahan jalur-jalur di bawah kewenangan Kabupaten demi mendukung kelancaran lalu lintas kawasan.
“Karena pasti banyak masuk (ke wilayah Pelabuhan Pattiro Bajo), jadi pasti kita benahi semua jalan-jalan di bawah kewenangan kabupaten,” ujarnya singkat. (*)
