ENEWSINDONESIA.COM, MAJENE – Puluhan Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat mendatangi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD) Majene, Senin (01/08/2022).
Kedatangan para Kades yang tahun ini akan berakhir masa jabatannya itu, untuk meminta kepastian jadwal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak pada 2023 mendatang.
Permintaan jadwal pesta demokrasi tingkat bawah ini, dijawab Kepala Dinas PMD Majene Sudirman. Ia mengaku, akan melakukan konsultasi ke Pemerintah Pusat.
“Untuk anggaran Pilkades serentak 2023 kita tetap usulkan,” tuturnya.
Seorang Kades yang beberapa pekan lalu sudah berakhir masa jabatannya Suardi menjelaskan, permintaan jadwal pelaksanaan Pilkades lantaran para Kades mendengar informasi terkait adanya moratorium Pilkades 2023.
“Jadi kita meminta kesungguhan semua pihak terkait untuk penyelenggaraan Pilkades ke depan dengan segala upaya untuk menjadi syarat pelaksanaan Pilkades, diantaranya penganggaran dan lainnya, karena intinya lebih cepat lebih bagus,” pintanya.
Ia menuturkan, terdapat 43 desa di Kabupaten Majene akan menggelar Pilkades serentak pada 2023.
“Jadi inti kedatangan kami hanya untuk meminta jadwal penyelenggaraan Pilkades,” ungkapnya.
Setelah mendatangi Kantor Dinas PMD Majene, para Kades juga mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Majene dan diterima Wakil Ketua Komisi I Budi Mansur.
Dihadapan para Kades, legislator dari PKS itu mengaku, belum menerima surat dari Pemerintah Pusat terkait adanya informasi moratorium Pilkades 2023.
“Dalam waktu singkat, kita bersama para Kades akan melakukan pertemuan kembali dengan mengundang pihak terkait,” pungkasnya.
