ENews, Bone •• Menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan, baik melalui pembangunan, pendidikan, kebijakan anggaran, atau perencanaan mutlak dilakukan untuk keberlangsungan hidup manusia.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bone bekerjasama dengan ICRAF menggelar Sosialisasi skema Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) , Kamis, 25 September 2025 pagi tadi di Helios Hotel and Convention
Jl Langsat Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat.
Perwakilan ICRAF, Erlangga di hadapan kepala desa dan perwakilan organisasi perangkat daerah memaparkan, TAKE adalah bentuk mekanisme Insentif Fiskal Berbasis Ekologi (Ecological Fiscal Transfer – EFT).
“Ini adalah model pengalokasian dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah berdasarkan kinerja ekologi yang dicapai, dengan tujuan mendukung kegiatan perlindungan lingkungan, ” bebernya.
Skema ini kata dia, merupakan salah satu bentuk pengembangan dari Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH) yang merupakan mandat dari UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya Pasal 43 mengenai Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup (IJLH), sebagai instrumen ekonomi dalam perencanaan pembangunan.
“IJLH merupakan salah satu bentuk upaya internalisasi aspek lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi, ” tambahnya.
Erlangga menjelaskan, pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan dimulai melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Jasa Lingkungan Hidup.
ICRAF Indonesia, melalui program Land4Lives melalui dukungan Global Affairs Canada (GAC), berkomitmen mendukung pembangunan hijau dengan mekanisme IELH, antara lain melalui TAKE, khususnya untuk memperkuat kapasitas petani dan kelompok rentan dalam menghadapi perubahan iklim.
Untuk mencapai tujuan ini, kolaborasi erat dengan pemerintah dan mitra daerah sangat diperlukan dalam mendukung penguatan penerapan skema TAKE tahun 2026 di Kabupaten Bone.
Sementara pemateri lain, Mubarak, SIP, MSi lebih fokus memaparkan tentang skema anggaran dari alokasi dana desa yang memungkinkan untuk mendukung TAKE.
“Alokasi dana desa dihitung berdasarkan kebutuhan desa dari perhitungan Siltap. Hanya saja kini bisa ditambahkan berdasarkan kinerja desa, ” ungkapnya.
Kabid dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupatem Bone ini pun merunut Alokasi Kinerja Desa dan Alokasi Dana Desa (AKD dan ADD) bisa digunakan untuk program kegiatan segala bidang termasuk badan usaha milik desa (Bumdes), bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, hingga penurunan angka stunting, maupun program lingkungan dan lainnya.
Mubarak menegaskan pihaknya merupakan pihak yang mendukung program Bumdes untuk menambah pendapat asli desa.
“Dari 328 desa se Kabupaten Bone, terdapat 100 desa yang diberikan tambahan ADD karena berdasarkan kinerja desa, ” tambahnya.
Kabupaten Bone menjadi salah satu daerah yang mengambil langkah progresif dalam implementasi TAKE dengan merumuskan indikator penilaian performa desa sebagai dasar perhitungan alokasi kinerja desa, ” jelasnya.
Wakil Bupati Bone, H. Andi Akmal Pasluddin yang tidak sempat membuka kegiatan sosialisasi karena berbenturan dengan agenda lain, tetapi tetap meluangkan waktu menghadiri kegiatan tersebut pada sesi penutupan.
Dalam sambutannya saat menutup secara resmi sosialisasi tersebut, Wakil Bupati Bone menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas perhatian dan dukungan ICRAF dalam penguatan kapasitas dan sosialisasi program lingkungan. Hasilnya, Kabupaten Bone berhasil meraih dua penghargaan di bidang lingkungan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada ICRAF atas perhatian dan dukungannya. Penguatan yang dilakukan, terutama yang berbasis lingkungan, sangat bermanfaat.
Tentunya, hal-hal yang baik ini akan kami lanjutkan bersama Bupati dan Sekda Bone, demi mewujudkan Bone yang lebih baik ke depan,” ujarnya.
Wabup juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, mengingat kerusakan yang semakin mengkhawatirkan.
Kegiatan ini turut dihadiri Pj. Sekda Bone, A. Saharuddin, S.STP., M.Si., Kepala Kerjasama Pembangunan Pemerintah Kanada Alice Birnbaum, perwakilan Global Affairs of Canada Hari Basuki, serta jajaran CIFOR-ICRAF yakni Sonya Dewi, Muhammad Syahrir, Feri Johana, dan Pijar Anugrah.
“Eksploitasi lingkungan sudah sangat luar biasa dan terjadi di depan mata kita. Jika kita tidak menanam kembali, akan ada bencana yang mengintai. Dan jika itu terjadi, kita semua akan terdampak,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Bone, lanjutnya, berkomitmen membawa program lingkungan dari tingkat kabupaten hingga ke desa. Fokus utama diarahkan pada penanganan sampah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
Wakil Bupati menyebutkan, Bone akan menggencarkan pembenahan lingkungan, terutama pengelolaan sampah, sebagai indikator utama menuju Adipura.
Salah satu langkah nyata adalah pengalokasian motor pengangkut sampah untuk desa-desa.
“Program ini sangat membantu. Sebab, bangsa yang kuat harus dimulai dari desa. Tidak mungkin negara kuat jika desa-desa tidak kuat,” tutup Akmal.
Kepala Kerjasama Pembangunan Pemerintah Kanada, Alice Birnbaum, menyatakan kegembiraannya bisa hadir langsung di Bone.
Menurutnya, Pemerintah Kanada bangga berkontribusi melalui pendanaan program Land4Lives yang menghadirkan skema TAKE.
“Melalui proyek Land4Lives, kami ingin berperan aktif dalam penanganan lingkungan secara berkelanjutan dan mendukung program ekonomi hijau ke depan,” jelasnya.
Alice mengungkapkan, sebelum hadir di acara, ia sempat mengunjungi salah satu sekolah di pesisir Bone yang telah menerapkan kurikulum ketahanan pangan dan konservasi mangrove.
Ia meyakini bahwa skema ini akan memberikan manfaat nyata, baik untuk desa maupun Kabupaten Bone secara keseluruhan.
“Berdasarkan hasil rapat kemarin, Bone memiliki peran yang sangat penting dalam ketahanan pangan di Sulawesi Selatan. Saya ucapkan selamat kepada Pemda Bone atas pelaksanaan skema ini. Saya yakin Bone bisa menjadi daerah yang semakin inovatif di masa depan,” pungkasnya.
Jurnalis: Rosdiana Sulja
